Dengan Alasan Ketidakjujuran, Miko Kamal: Jokowi-Ma’ruf Amin Bisa Didiskualifikasi

863

JURNAL SUMBAR | Padang – Sidang pertama Perselisihan Hasil Suara Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 sudah digelar Jum’at 14/6/19 di Mahkamah Konstitusi ditanggapi serius oleh Miko Kamal, SH., LL., M., PhD, Legal Governance Specialist dan Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Dikatakannya, Pemohon Prabowo – Sandiaga Uno melalui kuasa hukumnya sudah membacakan pokok-pokok Permohonan mereka. “Pengamatan saya dari sidang pertama tersebut, ada 3 hal yang disampaikan Pemohon yang kelihatan menarik perhatian panel hakim, yaitu berkenaan dengan: 1). Cawapres yang tidak mengundurkan diri dari jabatan DPS 2 bank syariah; 2). Harta Capres Jokowi yang membengkak 13 Milyar dalam 13 hari; 3). Penyumbang fiktif yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sama,” sebutnya melalui relis yang diterima redaksi Jurnalsumbar.com, Sabtu (15/6-2019).

“Basis dari ke 3 soal itu adalah kejujuran,” tegas Miko Kamal.

Menurut Miko Kamal, jika Pihak Terkait (pasangan Jokowidodo – Ma’ruf Amin dan/atau tim hukumnya) tidak dapat mengemukakan dalil-dalil hukum serta bukti yang mematahkan argumen pihak Prabowo – Sandiaga Uno, dengan alasan KETIDAKJUJURAN, Mahkamah bisa saja membuat preseden baru, yaitu mendiskualifikasi pasangan Jokowidodo – Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan alasan hukum KETIDAKJUJURAN.

“Dalil dengan basis KEJUJURAN yang disampaikan oleh tim hukum Prabowo – Sandi terkesan sederhana, tapi sesungguhnya dalil tersebut sangat fundamental. KEJUJURAN sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara, termasuk pelaksanaan pemilu. Saking pentingnya, kita bersepakat menjadikan JUJUR sbg alah satu asas pelaksanaan pemilu, selain asas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil (Pasal 2 UU No. 7/2017),” jelas Miko Kamal.

Lebih jauh dijelaskannya, dari sisi governance, kejujuran dibahasakan dengan TRANSPARANSI atau KETERBUKAAN. “TRANSPARANSI merupakan salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara, disamping asas-asas lainnya yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas (Pasal 3 UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),” ujarnya.

“Sebagai the guardian of constution dan the guardian of kedaulatan rakyat,  Mahkamah bisa membuat putusan beyond the law yang telah dipraktekkan selama ini. Putusan DISKUALIFIKASI dalam 4 PHPU Pilkada adalah buktinya. Meskipun sebenarnya tidak ada tuntunan hukum bagi Mahkamah tentang diskualifikasi tersebut,” tegas Miko Kamal.

“Saya masih percaya Mahkamah akan menggunakan segala kewenangan besar yang ada dalam genggaman mereka untuk membuat putusan yang adil,” tutupnya.

Seperti diketahui, pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang memenangkan pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin di Mahkamah Konstitusi, dan mulai disidang hari Jumat tanggal 14 Juni di Jakarta. Sidang berikutnya digelar kembali hari Selasa tanggal 17 Juni. Enye