Soal Jabatan Cawapres KHMA di Anak Perusahaan BUMN? Ini Sikap Ketua Alumni FH Bung Hatta

445

JURNAL SUMBAR | Padang – Sehubungan dengan perdebatan apakah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk BUMN terkait dengan salah satu poin posita Permohonan tim hukum Prabowo – Sandi, berikut ini adalah tanggapan
Miko Kamal, SH., LL. M., PhD (Legal Governance Specialist, Pengajar di Univ. Bung Hatta, Ketua Alumni Fakultas Hukum Bung Hatta) melalui rilisnya yang diterima redaksi Jurnalsumbar.com, Kamis (13/6-2019):

1. Perdebatan tersebut dapat dianalisis dari perspektif konsep Ultimate Owners atau Ultimate Principals yang selanjutnya disingkat UO;

2. UO adalah konsep yang menjelaskan bahwa pemerintah bukanlah pemilik yang sebenarnya sebuah BUMN atau perusahaan negara. Pemilik sebenarnya dari BUMN adalah masyarakat. Pemerintah hanyalah Acting Owner/Principal BUMN (disingkat AO);

3. Terminologi UO dan AO pertama kali saya perkenalkan dalam disertasi doktoral saya yang berjudul _’The Role of Board of Commisioners in Creating Good Corporate Governance of Indonesia’s State-owned Enterprises’._ Disertasi saya tuntas pada tahun 2011 di Macquarie Univ. Sydney;

4. Terminologi UO dan AO kemudian juga saya sampaikan ketika menjadi ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan di Mahkamah Konstusi pada tahun 2013 dalam perkara Perkara 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013. Intinya, saya menjelaskan bahwa posisi rakyat sebagai UO karena seluruh atau sebagian besar modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

5. Bagaimana menjelaskan maksud Pasal 227 huruf p UU No.  7/2017 (UU Pemilu) dari sudut konsep UO? Makna dari terminologi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dlm Pasal tersebut harus dipahami sebagai perusahaan-perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang diberi label langsung BUMN atau BUMD;

6. Karena itu, dari perspektif UO, terminologi badan usaha milik negara tidak terbatas hanya 115 perusahaan yang masuk dalam daftar BUMN seperti yg ada dalam link http://bumn.go.id/halaman/situs/. Tapi, semua perusahaan yang semua dan sebagian besar modalnya berasal dari negara;

7. Apakah anak perusahaan BUMN termasuk dalam cakupan Pasal 227 p UU Pemilu? Dari perspektif UO iya, sebab sebagian besar saham anak perusahaan BUMN dimiliki masyarakat yang secara formal diwakili oleh BUMN;

8. Apakah, calon Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin harus tunduk pada Psl 227 p huruf UU Pemilu? Iya, sebab sebagian besar saham dan/atau modal Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah dimiliki oleh BUMN, yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh rakyat Indonesia;

9. Dengan demikian, calon Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

“Demikian pernyataan sikap ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga bermanfaat,” tutup Miko Kamal. (rilis HMK)