Soal Tambang Migas “Tak Ramah Lingkungan”, Wabup Sijunjung Panggil PT RBBE, Federasi dan Tomas

1436

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Wakil Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Haji Arrival Boy, SH geram. Dengan tanggap dan tegas, Arrival Boy memanggil pihak PT RBBE, Federasi dan Tokoh Masyarakat (Tomas) terkait Tambang Migas yang diduga tak ramah lingkungan yang jadi soratan warga Tanjung Ampalu.

Pemanggilan pihak PT RBBE, Federasi, Camat, pihak terkait dan Tomas itu terkait atas sejumlah tokoh masyarakat Tanjung Ampalu, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, mengeluhkan tambang Migas (minyak dan gas) yang dikelola PT RBBE (Rizki Bukit Barisan Energi) dididuga tidak ramah lingkungan.

“Inilah sebabnya mereka (PT RBBE, Federasi dan Tomas-red) dipanggil untuk mempertanyakan masalah itu,” ucap Arrival Boy pada awak media via WhatsAppnya Jumat (9/8/2019) usai melaksanakan pertemuan bersama unsur terkait lainnya di Gedung Bersama.

Bahkan Wabup mendesak agar pihak terkait untuk segera cek dan turun kelapangan. “Coba sehabis rapat ini LH dan teman-teman federasi serta RBBE turun ke lapangan dan tinjau mana yang menjadi pembahasan dan persoalan yang harus di selesaikan,”tegas mantan aktivis 1998 itu geram.

Rapat dadakan tersebut langsung dipimpin Wabup Arrival Boy terkai untuk menjawab pemberitaan di beberapa media tentang kondisi lapangan di area Tambang Migas.

Menurut Wabup, langkah cepat yang dilakukan tidak lain tak bukan untuk memberikan masukan, koreksi dan teguran kepada para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengerjaan pengeboran minyak dan gas yang sdang berjalan.

“Pembicaraannya khusus tentang persoalan Amdal. Persoalan limbah dan lingkungan dan hal-hal yang dianggap perlu untuk penyempurnaan pekerjaan yang tentunya bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelas Arrival Boy yang juga asli kelahiran Tanjung Ampalu itu.

“Masalah ini bukan pekerjaan yang gampang dan juga bukan sepele. Kalau pemerintah tentunya yang memberikan rekomendasi untuk pekerjaan ini supaya lebih maksimal dalam hal pengawasannyanya,” tegasnya.

“Kita tidak mau membiarkan jika ada sesuatu yang akan berdampak buruk kepada masyarakat kalau masalah ini besar dan merugikan warga sekitar lokasi pekerjaan ini. Bagi kita persoalan lingkungan persoalan yang mendasar dan penting untuk di luruskan,” papar Wabup Arrival Boy tegas.

Menurut Arrival Boy, Pemerintah dalam hal itu tentu tidak bisa diam saja untuk hal tersebut. “Apalagi kalau ada yang mengatasnamakan sebagai pemerintah daerah, tapi mereka bekerja dalam urusan pribadi-pribadinyanya disana. Sebut saja jika ada urusan-urusan tehknis di lapangan. Yah, itu urusan mereka dan pribadilah kalau mau ikut didalamnya,” jawab Wabup Arrival Boy berang.

Tak ingin masalah tersebut berlarut-larut, Wabup Arrival Boy pun langsung menugaskan pihak lingkungan hidup ke lokasi yang di anggap perlu mendapatkan perhatian. Hal itu mengingat adanya lokasi-lokasi yang dianggap masih tidak memenuhi standar bekerja di perusahaan migas.

“Lebih jauh kita meminta kedepan koordinasi antar pihak Pemda dan PT RBBE dan perusahaan yang bekerja didalamnya juga harus di perbanyak. Mengingat kedepan tentunya akan banyak harapan yang dibutuhkan oleh generasi muda untuk dapat bekerja di perusahaan gas dan minyak ini,” tambah Wabup Arrival Boy.

Sebelumnya masyarakat juga mengeluhkan soal adanya dugaan pengerjaan di area Migas itu tak Ramah Lingkungan. “Ini buktinya, bahwa tambang Migas yang dikelola PT RBBE ini sangat tidak ramah lingkungan. Limbahnya baserak terkesan perusahaan abal-abalan dan itu dibuktikan denga kerjaan mereka yang terlihat berserakan,” ucap Asridel Vian tokoh masyarakat Tanjung Ampalu yang sudah lama kerja dipertambang itu kepada awak media, Kamis (8/8/2019) sambil memperlihatkan dokumen limbah PT RBBE itu.

“Kenapa ini dibiarkan, apa tidak ada pengawasan apa tidak ada pemeriksaan terhadap kerja mereka. Padahal, awalnya mereka mau bekerja dulu berjanji akan mengolah limbah tapi kenyataannya limbah-limbah itu dibiarkan berserakan,” tegas Asridel.

Disebutkan Asridel, dari hasil investigasinnya, bahwa Limbah berserakan terdapat di area Rigsite (pengoboran Sinamar 3 TW). “Jujur, masyarakat sangat mengkuatirkan kerja RBBE yang basalemakpeak. Apa benar pihak pemerintah tidak tahu atau bagaimana resiko dari limbah yang diduga mengandung cemikal (bahan kimia berbahaya) yang berserakan di area Rigsite (pengoboran Sinamar 3 TW) itu,” tegas Asridel lagi.

“Yang jadi pertanyaan, pengolahan limbah padat dan cair dari pengeboran Minyak di Sinamar 3 TW patut di pertanyakan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur atau spesifikasi Migas. Karena dilihat di lapangan kinerja dari PT RBBE terhadap limbah itu diduga tidak ramah lingkungan. Dan lihatlah kesana,” tambah Asridel.

“Sangat perlu di pertanyakan .apa lagi Amdal dari operasi kegiatan ini belum juga ada hanya sebatas UPL/UKL..jangan karena mengejar keuntungan .nasib masyarakat di sekitar nya tidak di perhitung kan akibat pencemaran limbah hasil pebgebiran dan belum lagi safetynya tidak berjalan sesuai dengan standar operesional prosedur (SOP) dan dimana K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) nya,” kata Asridel heran.

Sebelumnya, masyarakat juga mempertanyakan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dari PT RBBE (Rizki Bukit Barisan Energi) yang kini beroperasi Migas (minyak dan gas) di Kecamatan Koto VII.

“Hingga kini belum ada kejelasan dari pihak PT RBBE terkait Amdal mereka. Sesuai aturan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan) perusahaan baru bisa beroperasi setelah ada Amdal,” kata Asridel Vian tokoh masyarakat Tanjung Ampalu yang sudah lama kerja dipertambang itu kepada awak media, Senin (29/7/2019).

“Nah, Amdal ini dipakai oleh perusahaan besar yang mempunyai dampak pengaruh besar terhadap lingkungan di sekitar nya. Amdal di buat sebelum pekerjaan di mulai. Sementara itu yang mereka punya baru Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL),” jelas Asridel Vian.

“Ya, kalau hanya UPL/UKL hanya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Ini hanya untuk perusahaan kecil yang tingkat resiko pencemaran lingkungan nya kecil. Seperti izin developer untuk pembuatan perumahan atau untuk home industri,” terang Asridel Vian lagi.

Ditambahkan Asridel, di dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 37 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

“Dalam Undang-Undang itu juga disebutkan, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila penerbitannya tanpa memenuhi syarat. Nah izin lingkungan ini juga didapat melalui prosedur yang tidak benar, maka bisa dibatalkan. UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 itu saling berkaitan,” tegas Asridel yang juga mantan Caleg itu.

“Sepanjang yuridis (secara hukum) izin belum ada atau menyalahi prosedur. Harusnya, PT RBBE bisa menahan diri dulu,” tambahnya.

Terkait belum terbitnya izin Amdal, Kepala Dinas PT SP Sijunjung, Jaheri,MSi pun tak menapiknya. “Kalau UPL/UKL nya sudah ada, tapi kalau izin Amdal memang belum,” ucap Mantan Asisten 1 Setdakab Sijunjung itu pada awak media Senin (29/7/2019).

Tapi, staf Ahli Bupati Sijunjung, Hasmizon justeru menyebutkan bahwa izin Amdal PT RBBE itu dalam pengurusan. “Kini izin Amdalnya tinggal menunggu tandatangan Menteri,” ucap Hasmizon pada awak Senin (29/7/2019).

Ade Teawarman S,T. (Field Operation SPV.) PT. RBBE (Rizki Bukit Barisan Energi) kepada awak Senin (29/7/2019), menyebutkan pada Juni 2019 baru melakukan pengboran Sumur Sinamar 3 TW (Twin Well). “Itu bagian dari pengembangan Lapangan Sinamar,” jelasnya.

Terkait soal Amdal untuk fasilitas produksi dan pendukung Lapangan Sinamar diakui belum terbit dan masih dalam proses.

“Saat ini untuk Amdal dalam proses, tapi untuk Sumur Sinamar 3 TW yang saat ini sedang beroperasi sudah kantongi UKL/UPL. Kalau untuk pengboran sumur-sumur cukup hanya UKL/UPL dan Amdal dibutuhkan ketika untuk fasilitas produksi dan pendukung Lapangan Sinamar,” jelas Ade Teawarman S,T. (Field Operation SPV.) PT RBBE. saptarius