Dengan KJP Plus, Anak Jakarta Dilarang Putus Sekolah

124

JURNALSUMBAR | Jakarta – Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Begitu salah satu pesan para pendiri negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut adalah juga merupakan tujuan dari didirikannya Negara Indonesia ini.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan penuh terhadap amanat Undang-Undang Dasar tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menginisiasi bantuan biaya pendidikan untuk menyukseskan program Wajib Belajar 12 Tahun melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan yakni, untuk SD/MI/SLB, besaran dana per bulan Rp 250 ribu dengan dana bisa dibelanjakan Rp 135 ribu, dan dana berkala Rp 115 ribu. Sementara, untuk SPP pelajar yang menempuh pendidikan di sekolah swasta sebanyak Rp 130 ribu.

Untuk peserta didik di tingkat SMP/MTs/SMPLB, bantuan biaya pendidikan diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan, dana yang bisa dibelanjakan Rp 185 ribu dengan dana berkala Rp 115 ribu. Sedangkan, untuk pelajar di sekolah swasta mendapatkan bantuan SPP mencapai Rp 170 ribu per bulan.

Bagi pelajar SMA/MA/SMALB, mendapatkan Rp 420 ribu, dana yang bisa dibelanjakan Rp 235 ribu, dana berkala Rp 185 ribu, serta untuk sekolah swasta mendapatkan bantuan SPP Rp 290 ribu.

Pelajar yang bersekolah di sekolah menengah kejuruan (SMK) mendapatkan batuan biaya pendidikan tertinggi mencapai Rp 450 ribu, dengan dana bisa dibelanjakan Rp 235 ribu, dana berkala Rp 215 ribu. Kemudian untuk SPP di sekolah swasta Rp 240 ribu.

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga memberikan bantuan biaya pendidikan bag mereka yang menempuh Kejar Paket di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan nilai Rp 300 ribu per bulan dengan dana bisa dibelanjakan Rp 185 ribu dan dana berkala Rp 115 ribu.

Sementara, untuk Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) mencapai Rp 1.800.000 per semester dengan dana yang bisa dibelanjakan berkala sebesar Rp 185 ribu.

Penerima KJP Plus di kelas XII mendapat tambahan dana sebesarRp 500.000 untuk persiapan ujian masuk Perguruan Tinggi untuk SMA atau biaya Sertifikasi Profesi untuk SMK.

Sepanjang tahun 2019, KJP Plus telah diberikan kepada 860.397 pelajar, 513.294 berasal dari sekolah negeri dan 347.103 lainnya dari sekolah swasta.

KJP Plus juga menjangkau peserta didik berkebutuhan khusus. Pada tahap 1 tahun 2019 KJP Plus diberikan kepada 33 penyandang tuna daksa, 28 tuna ganda, 1.560 tuna grahita, 5 tuna laras, 47 tuna netra, 642 tuna rungu, dan 27 tuna wicara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat mengatakan, KJP Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapatmenuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau Program Peningkatan Keahlian yang Relevan.

“Melalui KJP Plus ini pantang ada anak Jakarta yang putus sekolah karena keterbatasan biaya,” ujarnya, Kamis (17/10/2019) lalu. (Thomas Anderson)