JURNAL SUMBAR | Batusangkar – Problema dihadapi nagari Simpurut adalah tentang RTRW ( Rencana tata ruang wilayah), sebut Wakil ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra pada pembukaan musrembang nagari Simpurut kecamatan Seitarab, di kantor wali nagari setempat, Rabu (22/1/20).
Ke depan, jelas Anton Yondra, RTRW ini harus dimiliki ,dan ditata seakurat mungkin sekaligus direalisasikan oleh pemerintah daerah, sehingga nagari Simpuruik nantinya mempunyai RTRW tertata rapi, dan baik.
Perlunya RTRW dibuat, sebut Anton, mengingat nagari Simpuruik merupakan nagari cukup sertrategis yang seharusnya sudah memiliki tata ruang wilayah ” Lantaran tidak ada RTRW nya, saat ini bangunan terus menjamur antara Sijangek — Seitarab, dan tempat-tempat lain,” tutur Anton.
Sementara itu, Legislator Nurhamdi Zahri menyesalkan tidak terlaksana nya dana BKBK ( Bantuan keuangan bersifat khusus)
tahun 2019 untuk nagari Simpuruik, sehingga menjadi dana Silpa ( Sisa lebih pembiayaan) ” Pada hal dana BKBK itu halal, dan merupakan usulan legislatif kepada pemda Tanah Datar, ” tekan Nurhamdi Zahri politis Demokrat itu.
Untuk itu, Politisi Demokrat ini, mengharapkan pemerintah daerah Tanah Datar tetap konsekuen sekaligus memperhatikan dana BKBK yang besar manfaatnya bagi nagari-nagari ” Kita tidak mengharapkan lagi Pemda terlambat dalam merealisasikan administrasi nya, karena berdampak terhadap nagari,” pungkas Nurhamdi Zahri.
Musrembang dibuka bupati sekaligus diwakili Staf Ahli dr Ermon Ravlin dihadiri anggota DPRD Tanah Datar, Azwar Rabain, Survahutri, Forkopimca, Wali Nagari Simpuruik Tamsil, wali Jorong, tokoh masyarakat dan undangan. habede
