Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro: UNP Perlu Menuju Otonomi Pergurun Tinggi
JURNAL SUMBAR | Padang — Ilmuwan yang berpengalaman luas di bidang pendidikan Prof Satryo Soemantri Brojonegoro, Jumat (27/12/2019) pagi hingga menjelang sore tengah fokus sebagai nara sumber pada Lokakarya Kepemimpinan Perguruan Tinggi Era 4.0. Mantan Dirjen Dikti memaparkan otonomi perguruan tinggi yang harus diperjuangkan secara utuh.
Ketua AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan Ketua Komisi Ilmu Rekayasa itu berpendapat
untuk peningkatan capaian inovasi secara kreatif baik otonomi akademik maupun otonomi nonakademik tidak bisa dipisahkan dan harus utuh sebagai satu kesatuan.
“Negara maju bisa meraih mutu internasional karena perguruan tingginya otonom dan akuntabel dan dibiayai pemerintah, karena pemerintah wajib mendanai perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel karena tugas pemerintah adalah mensejahterahkan bangsa dan negara. Otonomi dan akuntabilitas hanya dapat dicapai melalui status sebagai badan hukum,” jelasnya di Ruang Sidang Senat UNP, Kampus Air Tawar Padang.
Kehadirannya di UNP Padang memenuhi undangan Rektor UNP, Prof Ganefri, karena tantangan pimpinan universitas dan fakultas selingkungan UNP di era 4.0 semakin menantangan dimasa depan.
“Universitas adalah institusi paling kompleks, bahkan jauh lebih kompleks dibandingkan lembaga pemerintah dan korporasi. Untuk itu dituntut gaya kepemimpinan yang luwes, fleksibel, inovatif dan adaptif,” ujarnya
Meskipun perguruan tinggi era 4.0 tidak lagi berbasis proses melainkan berbasis capaian yang disebabkan jati diri kampus sebagai insitusi terdepan dalam mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Ia berharap kepemimpinan yang dikembangkan untuk menuju kampus yang kreativ melalui pemimpin yang memberdayakan anggotanya dan membinanya untuk semakin berkembang.
Ia mengatakan otonomi perguruan tinggi (PT) dengan otonomi didalam pemerintahan sangat berbeda sekali, kalau otonomi di PT mengarusutamakan kolektitivitas sehingga sebuah universitas penuh dengan berbagai aktivitas yg unik sekaligus penuh dengan tanggungjawab kepada publik.
Menurutnya, Indonesia dengan keberagamaan yang sangat tinggi memerlukan penanganan agar perguruan tinggi otonom dan akuntabel dan pembiayaannya oleh pemerintah. “Alasan perlunya otonomi utuh perguruan tinggi adalah karena dosen, mahasiswa, institusi harus kreatif dan inovatif mempunyai tujuan dan mampu mengambil keputusan. Dosen dan mahasiswa merupakan kunci perguruan tinggi. Dosen bukan pegawai kantor. Perguruan tinggi bukan kantor dan bukan perusahaan,” imbuhnya. (Agusmardi/Humas UNP)
