Kepala BNPP Beri Perhatian Tiga Hal Pengelolaan Perbatasan
JURNAL SUMBAR | Bogor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo membuka Sosialisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbatasan Tahun 2018 di Bogor, Kamis, 2 Agustus 2018.
Hadir Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi Bidang Pegelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Boytenjuri, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardi Daud dan Koordinator Kelompok Ahli (Pokli)
BNPP Max Pohan.
Dalam sambutannya, Kepala BNPP menekankan tiga hal penting bagi seluruh pejabat dan jajaran BNPP.
Pertama mengenai efektifitas koordinasi BNPP dengan Kementerian/Lembaga dalam perencanaan, anggaran, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan di kawasan perbatasan. Selain itu menyangkut pengendalian penyerapan anggaran di tahun 2018.
“Kedua, memerintahkan Pokli dan pejabat struktural sering ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan menginventarisir permasalahan yang ada di perbatasan. Baik menyangkut batas wilayah Negara maupun dalam hal pengembangan kawasan perbatasan,” katanya.
Pesan Kepala BNPP yang ketiga, meminta BNPP mengambil peran yang lebih optimal dalam hal penanganan perbatasan negara. Sejauh ini, Tjahjo memberikan apresiasi dan penghargaan jajarannya atas pengelolaan pada 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Namun demikian, ada beberapa poin yang perlu dicermati bersama mengenai kapasitas dan kompetensi
sumber daya manusia di perbatasan. Karena selain jumlah SDM perbatasan yang masih kurang, diketahui banyak pegawai yang ternyata belum dilimpahkan dari daerah ke PLBN.
Dengan adanya penambahan SDM baru dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), diharapkan penanganan dan pengelolaan PLBN ke depan akan semakin baik. Alumni IPDN Angkatan 24 ini diketahui pada pelantikannya dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kampus IPDN Jatinangor.
“Pada saat ini telah ditugaskan alumni IPDN 30 orang ke BNPP. Semuanya ditugaskan ke PLBN dan ada durasi waktunya dalam pengembangan karier. Bapak/Ibu (alumni IPDN) harus memahami tugas di PLBN itu tugas koordinasi,” kata Hadi Prabowo mewakili Kepala BNPP.
Terakhir, pengembangan kapasitas yang digelar di Bogor selama tiga hari, Kamis-Sabtu/2-4 Agustus 2018, sangat penting agar SDM yang ada memahami tupoksi dan mempunyai ketrampilan serta kemampuan manajerial.
Tidak kalang penting, SDM yang ada harus tahu mengenai hukum internasional karena Indonesia di
perbatasan berhadapan langsung dengan negara tetangga. Sehingga manakala ada permasalahan bisa ditangani dengan baik.
Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto sebelumnya melaporkan, saat ini permasalahan yang muncul dalam upaya meningkatkan efektifitas tata kelola pengelolaan perbatasan semakin kompleks. Dari masalah batas Negara, lintas batas Negara, pengelolaan potensi dan infrastruktur. Keseluruhan permasalahan itu perlu dimanage untuk penyelesaiannya.
“Dorongan dari Kementerian/Lembaga teknis yang membangun perbatasan menginginkan agar BNPP lebih berperan aktif sebagai mediator dan koordinator, merupakan penyemangat bagi kita terlibat lebih untuk memfasilitasi dan memediasi persoalan-persoalan batas Negara dan pembangunan kawasan,” kata dia.
Menurut Sigit, perlu ada kebersamaan yang kuat diantara pejabat dan pegawai BNPP, bukan hanya karena struktur jabatan tetapi karena kecintaand an rasa memiliki pekerjaan sehingga harapan K/L diatas kepada BNPP dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal.
Sosialisasi dan Pengembangan SDM Perbatasan, lanjut Sigit yang juga Kabiro Hukum Kemendagri, dimaksudkan sebagai upaya internal BNPP dalam meningkatkan ketrampilan dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan.
“Kegiatan juga untuk membangun kebersamaan, penyatuan visi dan misi lembaga serta memberikan semangat dan meningkatkan integritas bagi pejabat dan pegawai di lingkungan BNPP,” terangnya.
Dasar kegiatan sendiri merujuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dimana mengamanatkan bahwa BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkooordinasikan pelaksanaan dan evaluasi serta mengawasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Negara.
Puspen Kemendagri
www.kemendagri.go.id
