Kadis PMD Sumbar: Bamus adalah Lembaga Perencanaan Pembangunan di Nagari
JURNAL SUMBAR | Padang – Badan Permusyawaratan Masyarakat (Bamus) adalah lembaga perencanaan pembangunan di nagari. Bamus mempunyai beban yang sangat berat dalam pemerintahan dan pembangunan nagari, karena ikut menyetujui Anggaran Belanja Nagari.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Syafrizal, MM ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan Pemerintahan Nagari (KPN) di Hotel Pangerans Padang, Rabu 7 November 2018.
“Apabila Bamus tidak menyetujui, sudah dapat dipastikan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di Nlnagari akan bermasalah, dan bahkan tidak dapat berjalan kegiatannya,” tegas Syafrizal.
Dikatakannya, Bamus merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di nagari, disamping itu juga penyalur aspirasi warga nagari kepada Wali Nagari, sehingga aspirasi masyarakat itu dapat menjadi pedoman dalam pembangunan di nagari.
Mantan Penjabat Bupati Mentawai ini juga mengatakan, pembangunan nagari merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, bahkan Presiden Jokowidodo mengatakan, membangun Indonesia dari pinggiran atau desa. “Bamus juga merupakan sebagai pendamping nagari dalam setiap perencanaan pembangunan di nagari,” tegas Syafrizal lagi.
Mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini juga berharap kepada Bamus agar lebih meningkatkan kwalitas pembangunan di nagari. “Apalagi Dana Desa semakin meningkat setiap tahun, meningkatkan kwalitas pembangunan melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik dan pengawasan yang baik, sehingga pembangunan nagari lebih terarah dan tepat sasaran, yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat di nagari,” tutupnya.
Sebelumnya Ketua Panitia Azwar, SE, MSi yang juga Kabid Pemerintahan Desa/Nagari DPMD Sumbar menyampaikan, peserta Rakor adalah anggota Bamus terpilih di Sumatera Barat yang berjumlah 150 orang yang dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
Narasumber pada rakor ini adalah Saidal Masfiuddin, SH dari DPRD Sumbar, KPW Wilayah II Sumbar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. “Semoga peserta dapat menambah wawasan tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai mitra pemerintah Nagari dalam pembangunan di Nagari,” harap Azwar menutup laporannya. (Akral)
