BNPB Respon Proposal Mitigasi Bencana Pesisir Selatan

JURNALSUMBAR | Pesisir Selatan – BNPB Pusat tidak lebih dari 10 hari merespon proposal BPBD Pessel, terkait dengan rencana kontigensi mitigasi bencana di kabupaten Pessel.

Hal itu terungkap saat Direktur Mitigasi Bencana BNPB yang diwakili Kasubid Perencanaan dan Mitigasi Dra. Eni Setyawati, MM menyampaikan paparannya saat pembukaan Rapat Renkon Mitigasi Bencana Kab. Pesisir Selatan di Kantor BPBD Pesisir Selatan, Kamis (28/03/2019)

Sementara itu, Sekda yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Wendi memberi apresiasi yang tinggi atas respon cepat BNPB Pusat itu.

“Tentu ini anugerah bagi Pessel mengingat satu dari tahapan yang mesti kita lalui dalam mitigasi bencana gempa dan tsunami adalah adanya Rencana Kontijensi,” sebut wendi.

Mantan Kabag Humaspro itu mengaku senang, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi perhatian utama BNPB dan yang pertama mendapat program tersebut.

Menurut Kepala BPBD Pesisir Selatan, Herman Budiarto, reaksi BNPB tersebut yang biasanya dilajukan konsultan dengan biaya tinggi.

“Hanya kita di Sumbar yang dapat program ini pada 2019 ini,” sebutnya.

Sementara itu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD, Yef Indra, S.H., M.M mengaku bahwa dengan adanya kegiatan ini kita makin memenuhi standar.

“Sesuai regulasi ada delapan pentahapan dalam mitigasi bencana, dan dua tahap sudah kita lewati,” sebutnya.

Yef Indra menyebutkan bahwa Renkon penting dilakukan sehingga menghadapi potensi gempa dan stunami setiap pihak sudah memiliki tugas dan fungsi yang jelas.

“Apa peran Dinsos, Dinkes, atau bagaimana sistem bekerja,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Sumbar mendesak BPBD Pesisir Selatan melalui Pemerintah Daerah segera membentuk Pusdalops alias Pusat Pengendalian Operasi yang sampai saat ini belum terbentuk.

Peserta rapat terdiri dari utusan OPD, TNI/Polri, Ormas dan LSM. (Rega Desfinal)