Walinagari Butuh Pendampingan Hukum dan Peningkatan Kesejahteraan
JURNAL SUMBAR | Sungai Tanang – Walinagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Ferry Nata Kesuma, S.Sos mengharapkan dukungan Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH agar para walinagari mendapatkan pendampingan hukum saat harus berhadapan dengan hukum terkait jabatannya.
Hal itu diungkapkan Ferry saat Senator asal Sumbar itu berkunjung ke nagarinya, Rabu 20 Juli 2022 lalu.
“Ada empat walinagari di Agam yang yang tersandung masalah hukum, yaitu Pagadih Kecamatan Palupuh, Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang, Bukit Batabuah Kecamatan Canduang dan Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu,” ungkapnya.
Permasalahan yang menjerat walinagari itu berbeda-beda. Khusus untuk Sungai Tanang adalah persoalan dengan PDAM Bukittinggi. Bagi hasil PDAM itu tidak masuk ke Pendapatan Asli Nagari.
Dijelaskan Ferry, bagi hasil tidak masuk ke Pendapatan Asli Nagari lantaran belum ada hal-hal yang mengatur tentang itu. Pernanya belum ada dan lainnya. Masalah ini menurut dia sudah berjalan satu tahun. Kepada Leonardy, Walinagari Sungai Tanang mengungkapkan harapannya agar walinagari ini diberi pendampingan hukum.
Ia berharap, ada aturan yang mewajibkan Bagian Hukum di Pemerintah Kabupaten Agam mau memberikan konsultasi bahkan mendampingi walinagari yang bermasalah dengan hukum.
“Kami sangat apresiasi kepada Pak Leo yang datang ke Banuhampu, khususnya Sungai Tanang. Banyak harapan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak salah satunya masalah pendampingan hukum tadi. Kepada para perangkat, ungkapkan saja harapan-harapan atau aspirasinya kepada bapak kita ini,” ujarnya.
Dijelaskannya, Dana Desa sejak 2015 telah dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan non fisik serta kegiatan lain yang mendukung di tiga jorong yang ada yaitu Jorong Sungai Tanang Ketek, Sungai Tanang Gadang dan Pandan Gadang seperti jalan usaha tani dan irigasi karena umumnya penduduknya bertani. Pada 2022 juga kembali digunakan mendukung penanganan covid-19 dan mendukung ketahanan pangan.
Sungai Tanang sejak 2016, mendapatkan dana desa Rp615,886 juta. Mengalami peningkatan setiap tahun. “Tahun 2021, Alhamdulillah dana desa yang kami terima naik hingga Rp1.021,29. Namun pada tahun 2022 dana desa berkurang lagi menjadi Rp705,169 juta,” ungkapnya.
Dana sebesar Rp705,169 juta ini, kata Ferry digunakan untuk BLT Dana Desa yang diberikan kepada 98 KPM dari 650 KK yang ada di Sungai Tanang. Untuk BLT saja menghabiskan dana Rp352.800.000 atau sekitar 50 persen dari dana desa yang diterima.
Lalu untuk ketahanan pangan dan hewani, digunakan untuk pembukaan jalan usaha tani Pincuran Kalumpang menuju Lurah Tampak senilai Rp130.506.624. Juga dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan senilai Rp12.400.000.
Sementara, penanganan covid-19 sebesar 8 persen dialokasikan untuk edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid-19. Penyediaan sarana dan prasarana sekretariat satgas penanganan covid-19, perawatan ruang isolasi nagari dan dukungan kelancaran pelaksanaan vaksin.
“Menurut kami untuk tahun 2023, BLT Dana Desa lebih baik tidak dialokasikan lagi khususnya untuk Sungai Tanang. Karena penduduk sudah mulai bangkit ekonominya. Lebih baik diperbanyak program ketahanan pangan yang tahun 2022 hanya dianggarkan 20 persen saja. Kalau bisa, dana desa juga dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan kantor. Selama ini kan tidak bisa. Kami pun berharap ada insentif dari provinsi bagi walinagari seperti dulu pak,” tegas Ferry.
Para perangkat nagari juga tak mau ketinggalan mengungkapkan harapan mereka. Sekretaris Nagari Wahyu Yuliardi mengatakan perangkat dari segi kompetensinya masih sangat kurang sementara tugas-tugas makin banyak karena hampir semua tugas dinas bermuara di nagari. Sehingga perlu penghasilan tetap perangkat dinaikkan.
Juga ada harapan dari kasi dan kaur terkait kesuksesan tugas perangkat.
Dikatakan mereka, perangkat perlu kendaraan dinas dan ditanggung BBM-nya. Mereka juga menyampaikan harapan dari lembaga nagari dimana sebelumnya ada agusmardi
