Jawab Pandangan Umum Fraksi Atas RAPBD Perubahan 2022, Ini Kata Bupati Eka Putra
JURNAL SUMBAR | Batusangkar- Pertanyaan, pernyataan, dan saran yang disampaikan delapan Fraksi DPRD Tanah Datar pada Rapat Paripurna sebelumnya, dijawab Bupati Eka dengan intens atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Rabu ( 7/9) dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Tanah Datar di Pagaruyug.
Pada kesempatan dibahas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diapungkn Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai HANURA agar pemerintah daerah menyiapkan terobosan dan antisipasi.
Dalam jawaban Bupati Eka mengatakan, kebijakan kenaikan harga BMM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan, akan tetapi pemerintah daerah segera melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar dampak ekonomi yang timbul lantarn naik BBM.
Sementara menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dampak kenaikan BBM, ucap bupati Eka.
Fraksi Golkar secara umum menyampaikan upaya pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penegakan law enforcement kepada wajib pajak.
Dalam hal ini, pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak berupa sosialisasi kepada wajib pajak, sedangkan upaya penegakan hukum dilakukan antara lain dalam bentuk penertiban wajib pajak yang tidak membayar pajak dan yang tidak mempunyai izin.
Pertanyaan Fraksi Partai Demokrat tentang persoalan batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam di kawasan lereng merapi yang berbatas antara Nagari Aie Angek dengan Batu Palano.
Dijelaskan, batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam, telah ditetapkan dengan Permendagri nomor 110 tahun 2019 tentang batas daerah dari kedua kabupaten tersebut.
Penegasan batas antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam telah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2003 sampai dengan 2019 antara pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dengan melibatkan unsur-unsur terkait di tingkat kecamatan dan nagari.
Sedsngkan Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah konsisten dan berusaha untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah.
Fraksi Partai Gerindra melalui pertanyaan sejauh mana keberhasilan kegiatan Program Makan Rendang dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya dilapangan.
Sehubungan dengan pertanyaan telah dijawab bupati Eka dengan intens , Program Makan Rendang yang dianggarkan di APBD tahun anggaran 2022 telah mulai direalisasikan kepada masyarakat, ada pun permasalahanya sebagian calon nasabah yang mengajukan pinjaman terkendala dengan status Bi Checking.
Rapat Paripurna dipimpim Wakil Ketua II DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua I DPRD Tanah Datar Saidani, Sekwan Yuhardi sekaligus dihadiri Forkopimda, Sekretris Daerah, Para Assisten, Kepala OPD, undangan dan pers – habede
