Pilkada, PJs Bupati Sijunjung Ingatkan ASN dan Aparatur Pemerintahan lainnya untuk Bersikap Netral
JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang, Pejabat Sementara (PJs) Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Drs.Maifrizon, M.Si, menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu netral.
“Selain ASN/Perangkat Nagari, BUMN/BUMD, Bawaslu juga diminta untuk dapat melaksanakan tugas tugas sesuai tugas dan pungsi (Tusinya). Tunjukan netralitasnya,”tegas putra asli Padangsibuk, Sijunjung itu kepada Jurnalsumbar.Com, Kamis (17/10/2024) usai menghadiri pelantikan Pimpinan DPRD Sijunjung.
Pejabat Sementara (PJs) Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Drs.Maifrizon, M.Si, menegaskan agar seluruh ASN/Perangkat Pemerintah di lingkungan Pemkab Sijunjung seperti Walinagari/Kades, dan staf nagari untuk bersikap netral dalam Pilkada Serentak 2024 ini.
“Saya ingin menekankan pentingnya netralitas ASN/Perangkat Nagari dan itu Perintah Mendagri dalam pelaksanaan Pilkada yang akan datang Netralitas adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN maupun perangkat pemerintahan Nagari dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.
Untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, ASN maupun perangkat nagari harus menjaga sikap netral, tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon manapun.
“Dengan menjaga netralitas, kita tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang adil dan profesional, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil adalah untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan politik tertentu,”tegas PJs Bupati Sijunjung itu.
“Mari kita bersama-sama mendukung proses demokrasi yang bersih dan transparan dengan menjalankan peran kita sebagai ASN maupun perangkat nagari secara profesional dan objektif. Keberhasilan Pilkada yang demokratis adalah tanggung jawab kita bersama, dan netralitas kita adalah kunci untuk mencapainya,” pungkasnya.
Ia mengkuatirkan, titik rawan netralitas ASN maupun perangkat nagari kuat dugaan terjadi pada hampir semua tahapan pilkada. Mulai dari tahapan pendaftaran, kampanye, hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Untuk itupula, ia mengungkapkan ia akan mencurahkan segala daya dan upaya untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder agar bisa sama-sama menjaga netralitas ASN.
“Untuk itu pula, pada pemilihan bupati dan wakil bupati diminta semua ASN/perangkat nagari untuk bisa mempasiltasi penyelenggaraan agar terlaksana secara baik,”pintanya.*
