RAPBD 2026 Disahkan, Kabupaten Sijunjung Siapkan Program Partisipatif, Ini Penjelasan Bupati Benny 

Sah, RAPBD Sijunjung 2026 Ditandatangani untuk dijadikan Perda 

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Secara resmi, RAPBD 2026 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada Jumat (7/11/2025), telah disahkan.Bahkan, daerah yang dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Sijunjung itu, kabupaten /kota yang tercepat menyelesaikan RAPBD 2026 yang siap untuk di Perda-kan. 

Hal itu ditandai dengan penyampaian pendapat akhir delapan fraksi pada sidang paripurna purna yang dipimpin Ketua DPRD Sijunjung, Rengga Wana didampingi Wakil Ketua, Kepridaus dan Syahril Syamra dan dihadiri anggota DPRD setempat, pada Jumat (7/11/2025) kemarin.

Selain bupati Benny Dwifa Yuswir, unsur Forkopinda juga hadir para asisten, staf ahli, dan para pimpinan OPD serta undangan lainnya.

Dengan telah disahkan RAPBD itu, Kabupaten Sijunjung Siapkan Program Partisipatif.

“Yang lebih mengedepankan 2026 akan kita hadapi dengan pembangunan partisipatif,”kata Kepala Bappeda Sijunjung, Khamsiardi, S.STP.,M.Si., kepada Jurnalsumbar.Com., Sabtu (8/11/2025).

Disebutkannya, bahwa pada tahun 2026 itu Pemkab Sijunjung akan mengedepankan pembangunan Partisipatif dan Kolaborasi seluruh pihak (ASN Pemda, DPRD, Nagari, Swasta, dan Kelompok Masyarakat).

“Ini rencana kita menghadapi 2026 ditengah keterbatasan fiskal,”sebut Khamsiardi.

Bupati Sijunjung, Dr. Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si., dalam sambutannya disaat sidang paripurna DPRD itu, menyebutkan, bahwa pembahasan RAPBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2026 itu telah dilaksanakan rangkaian Rapat Paripurna Dewan.

Bupati menjelaskan,  pada 24 Oktober 2025 lalu telah disampaikan Nota Keuangan Bupati Sijunjung atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Disebutkannya, pada 27 Oktober 2025, delapan Fraksi Dewan telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang berisikan penajaman terhadap program prioritas dan target-target umum yang harus dicapai guna kesempurnaan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dipaparkan bupati, pada 28 Oktober 2025, juga telah disampaikan Nota Jawaban Bupati Sijunjung atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaaran 2026. Selanjutnya pada 29 sampai dengan 31 Oktober 2025 dilakukan pembahasan pada Rapat Kerja Komisi, serta Rapat Finalisasi Banggar TA 2026 pada 6 November 2025.

“Semua proses ini menunjukan bahwa kita, eksekutif dan legislatif, memliki semangat yang sama: menghadirkan APBD yang realitis, responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,”ungkap bupati.

“Kita tentu menyadari bersama bahwa tantangan fiskal kedepan tidaklah ringan. Penurunan transfer ke daerah berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Kita memilih untuk tidak mengeluh tetapi terus berinovasi,”imbuh Ketua DPD Partai Golkar itu.

“Kami yakin, dengan semangat kebersamaan serta langkah yang mengutamakan meritokrasi dalam kondisi yang serba menuntut efisiensi karena keterbatasan kemampuan fiskal, maka penerapan strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi keuangan kita menjadi inovasi dan solusi utama,”imbuh bupati.

“Hal itu sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Daerah yaitu, “Berkolaborasi
mewujudkan Sijunjung yang Inovatif, berDaya saing dan Mandiri
(IDAMAN),”ungkap Bupati Benny.

Ditambahkan Benny, tahun 2026 mendatang akan menjadi momentum penting bagi semua dalam memperkuat arah pembangunan daerah.

“Kita akan menerapkan pola partisipatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagai wujud nyata dari semangat kolaborasi antara
pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat. Seluruh perangkat daerah akan bertanggungjawab membina dan mendampingi nagari/desa dalam pelaksanaan program partisipatif. Pola ini bukan sekadar pendekatan teknis, tetapi merupakan strategi untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, dan dilaksanakan dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak,”jelasnya.

“Untuk itu, kami mengajak seluruh
pimpinan dan anggota DPRD untuk terus bergandengan tangan, memperkuat koordinasi dan komunikasi, agar pelaksanaan pola partisipatif
tahun 2026 dapat berjalan dengan sukses. Sinergi antara eksekutif dan
legislatif merupakan kunci utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan,”harap mantan birokrasi tangguh itu.

“Selain pola kegiatan partisipatif, Pemerintah Daerah terus melakukan inovasi dengan menyusun langkah strategis dalam kerangka penguatan fiskal daerah,”terang Benny.

“Salah satu kesepakatan yang dilakukan adalah peningkatan target PAD sebesar 3,5% dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi makro. Kemudian melakukan efisiensi pada komponen belanja penunjang seperti belanja perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, belanja lembur, belanja makan dan minum rapat serta hal lainnya yang tidak bersifat wajib dan mengikat,”tegas bupati.

“Langkah tersebut kita laksanakan sebagai upaya bersama dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sijunjung yang berkualitas,”bebernya.

“Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan rasa terimakasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh
anggota DPRD yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam
menghadapi kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja”.

“Kami memahami, keputusan untuk mengorbankan pokok-pokok pikiran
tahun 2026 bukanlah keputusan yang mudah. Namun langkah ini mencerminkan sikap kenegarawanan dan kedewasaan politik serta keikhlasan dalam menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

“Inilah bentuk politik pengabdian sesungguhnya. Untuk itu, atas nama
pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya”.

“Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun kolaborasi, tahun penguatan
partisipasi, dan tahun kebangkitan semangat bersama untuk membangun
daerah kita tercinta. Dengan kerja sama yang tulus antara pemerintah,
DPRD, dan masyarakat, insya Allah kita mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka dan target, tetapi juga pada kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh warga,”tambahnya.

“Setelah mendengar seluruh pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, pada intinya seluruh Fraksi menyetujui Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi,”jelas Bupati Sijunjung.

Dengan persetujuan tersebut, maka komposisi Rancangan APBD
Tahun Anggaran 2026 itu adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah sebesar Rp959,81 miliar lebih
2. Belanja Daerah sebesar Rp959,81 miliar lebih.
Kemudian pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 1 miliar rupiah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar satu miliar rupiah.

“Sehubungan dengan hal tersebut, atas segala saran, usul maupun harapan yang telah disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi Dewan, Rapat Komisi dan Finalisasi Banggar, serta Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan yang Terhormat, maka, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua Anggota Dewan yang Terhormat,
dan kedepannya kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengambil langkah-langkah percepatan serta kebijakan lebih lanjut guna
efektifnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 ini,”jelas Benny menyampaikan sambutannya waktu itu.*