Bupati Benny Tegaskan Komitmen Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan
Suasana Exit Meeting antara jajaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Barat.
JURNAL SUMBAR| Sijunjung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan Exit Meeting antara jajaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Barat, yang dipimpin langsung oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, Jumat (13/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Sijunjung itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sijunjung, Syahril Syamra, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Jaheri, Asisten II dan III, Kepala Inspektorat Daerah beserta Sekretaris dan Kepala BKAD. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan akhir pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Posma Johannes Sihombing, menjelaskan bahwa Exit Meeting merupakan agenda evaluasi akhir sebelum hasil pemeriksaan disampaikan secara resmi dan final kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, dalam tahapan ini pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi, melengkapi dokumen, serta menyampaikan penjelasan terkait berbagai temuan yang diperoleh selama proses audit berlangsung.
“Melalui Exit Meeting ini, diharapkan seluruh temuan yang ada dapat dibahas secara objektif. Pemerintah daerah juga dapat memastikan seluruh data dan dokumen yang diperlukan oleh tim pemeriksa telah disampaikan secara lengkap,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional di Kabupaten Sijunjung.
Ia menilai, proses audit yang dilakukan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi sarana penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.dicko
