Setelah Bupati Rejang Lebong Bengkulu, Giliran Bupati Cilacap Jateng, Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring OTT KPK. (F.Ist).
JURNAL SUMBAR | Jakarta – Lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (13/3/2026).
Dalam operasi di wilayah Jawa Tengah (Jateng) itu, penyidik berhasil menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kebenaran soal penangkapan itu. Meski demikian, lembaga antirasuah belum membeberkan detail konstruksi perkara, wujud dan jumlah barang bukti, maupun identitas pihak lain dari unsur penyelenggara negara atau swasta yang ikut diamankan.
“Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto tentang Bupati Cilacap menjadi pihak yang terjaring OTT, Jumat (13/03/2026) kepada wartawan.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terkena OTT. Mereka yang terkena OTT sekarang ini berstatus terperiksa.
Pendidikan
Berdasarkan situs resmi Pemerintah Kabupaten Cilacap, Syamsul lahir di Cilacap pada 30 November 1985. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di tanah kelahirannya, dengan rincian:
SDN Tritih Wetan 1 (1992–1998)
SMP Negeri 5 Cilacap (1998–2001)
SMA Negeri 1 Cilacap (2001–2004)
Lulus dari bangku SMA, Syamsul melanjutkan studi ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan merampungkan pendidikannya pada 2008.
Jejak Karir
Syamsul bermula berkarier di lingkungan birokrasi. Ia tercatat menjadi anggota KORPRI pada 2004. Karier pemerintahannya berlanjut saat ia menduduki posisi Kasi Trantibum Kecamatan Kedungreja pada 2012. Setahun berselang (2013), ia mendapat penugasan sebagai Kasubag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Cilacap.
Di panggung politik, Syamsul memegang jabatan Ketua Dewan Tanfidz DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cilacap untuk periode 2021–2026.
Ia kemudian mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan berhasil menjadi Wakil Bupati Cilacap periode 2017–2022. Karier politiknya memuncak saat ia terpilih sebagai Bupati Cilacap periode 2025–2030, berpasangan dengan Ammy Amalia Fatma Surya.
Penangkapan Bupati Cilacap menambah daftar panjang operasi senyap KPK sepanjang awal tahun 2026. Sebelumnya, lembaga ini menggelar delapan OTT beruntun, yakni:
Pada 9–10 Januari 2026: Menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak (periode 2021–2026) di KPP Madya Jakarta Utara.
Pada 19 Januari 2026: Menangkap Walikota Madiun Maidi. Pada 20 Januari, KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan pemerasan (modus imbalan proyek, dana CSR, dan gratifikasi) di Pemkot Madiun.
Pada 19 Januari 2026: Menangkap Bupati Pati Sudewo. Pada 20 Januari, KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa Pemkab Pati.
Pada 4 Februari 2026: OTT di lingkungan KPP Madya Banjarmasin terkait proses restitusi pajak.
Pada 4 Februari 2026: OTT dugaan korupsi importasi barang tiruan (KW). KPK menangkap Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, yang juga mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai.
Pada 5 Februari 2026: OTT dugaan korupsi sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Tersangka meliputi Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, dan Dirut PT Karabha Digdaya.
Pada 3 Maret 2026 (Bulan Ramadhan): Menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023–2026.
Pada 10 Maret 2026 (Bulan Ramadhan): Mengumumkan penangkapan sekaligus menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka dugaan suap proyek Pemkab Rejang Lebong tahun anggaran 2025–2026.
