Cegah Illegal Fishing, Tujuh Walinagari Pessel Minta Pos Angkatan Laut
JURNAL SUMBAR | Padang – Tujuh walinagari di kecamatan Ranah Pesisir dan Lengayang, kabupaten Pesisir Selatan minta didirikan Pos Angkatan Laut di daerahnya. Permohonan itu ditujukan untuk mencegah dan menindak pelaku illegal fishing yang masih marak di sana. Disamping itu, juga diwacanakan membangun kearifan lokal guna kelestarian laut.
Hal ini mengemuka pada pertemuan informal Walinagari Sungai Tunu Barat, Nyiur Melambai Pelangai dan Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, dan Walinagari Lakitan Selatan, Lakitan, Lakitan Utara dan Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Sumbar, Kamis siang di Padang (1/11-2018).
Pada pertemuan yang dihadiri Komandan Satuan Patroli (Dansatrol) Lantamal II, Kolonel Laut Joko Trisanto dan Kadis DKP Kabupaten Pessel, Alindawati dan Camat Lengayang, Zoni Eldo itu, tujuh walinagari meminta supaya didirikan Pos Angkatan Laut di daerahnya. “Karena pukat harimau atau lampara dasar masih banyak beroperasi di laut kami,” sebut Alwisman, Walinagari Pasia Pelangai.
Walinagari Sungai Tunu Barat, Zulkifli juga menerangkan batapa selama ini nelayannya sangat resah dengan keberadaan lampara dasar yang terus bertambah banyak itu. “Pernah kami usir, tapi kami dihadang dan dilawan oleh kapal-kapal lampara dasar itu,” ujarnya. “Mereka sudah membekali diri dengan peralatan seperti dodos, parang dan bom molotov untuk melawan kami,” tambahnya.
“Pukat harimau lampara dasar itu bukan hanya dari Air Haji, tapi juga ada dari Muko-muko Bengkulu,” tegas Zulkifli sembari mengatakan, perekonomian nelayannya turun drastis. “Modal melaut Rp150 ribu, tapi dapat ikan hanya senilai Rp50 ribu,” ujarnya mencontohkan. “Nelayan kami jadi semakin miskin,” tambahnya.
Guna mencegah praktek ilegal fishing tersebut, tujuh walinagari yang didampingi Novermal, tokoh muda Pesisir Selatan itu meminta supaya didirikan Pos Angkatan Laut di daerahnya. “Pos ini sangat dibutuhkan, karena pos-pos pengawasan yang ada sangat jauh dari dua daerah ini,” jelas Novermal. “Dan, razia yang dilakukan sering bocor, sehingga pengawasan jadi tidak efektif,” tambahnya.
Menanggapi permohonan itu, Dansatrol Lantamal II, Kolonel Laut Joko Trisanto akan membicarakannya di Lantamal II. “Ini jadi catatan kami, dan kalau ada tanah yang dihibahkan ke Angkatan Laut, saya akan upayakan membangun Pos AL di sana,” ujarnya. “Yang jelas, kami akan terus tingkatkan pengawasan bersama DKP guna mencegah dan menindak pelaku illegal fishing di daerah ini,” tegasnya. “Tertangkap, kita proses sampai ke pengadilan,” tegasnya lagi.
Selain meminta Pos AL, tujuh walinagari itu juga berencana membuat kearifan lokal untuk kelestarian laut di daerahnya. Radius 2,5 kilometer atau 1,4 mil dari bibir pantai, kedepan tidak ada lagi pukat harimau, payang, penyelam karang dan praktek illegal fishing lainnya. “Di kawasan 2,5 kilometer ini hanya dibolehkan penangkapan ikan secara manual, seperti pukat tepi yang ditarik tenaga manusia, jaring dan pancing,” jelas Walinagari Pasia Pelangai, Alwisman.
Dijelaskannya, di laut radius 2,5 kilometer itu kedepan akan diberi batas dengan rambu-rambu, dan pelaksanaan kearifan lokal tersebut diperkuat dengan peraturan nagari. “Setelah peraturan nagari itu siap, kita juga akan menugaskan aparat nagari untuk mengawasinya, dan bagi pelanggar akan diberi sanksi tegas,” tegasnya. “Supaya kejayaan laut di daerah kami kembali menyejahterakan nelayan,” tambahnya.
“Penangkapan ikan secara modern tetap kita dorong, tapi harus di luar zona kearifan lokal yang kita tetapkan,” tegas Alwisaman yang disepakati oleh walinagari lainnya.
Kepala DKP Provinsi Sumbar, Yosmeri menyambut baik wacana pembangunan kearifan lokal tersebut. “Tentu peraturannya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” ujarnya. “Kita sangat mendukung, dan ini kalau terwujud, akan menjadi model di Indonesia,” tambahnya. “Yang jelas, kearifan lokal itu harus atas kesepakatan seluruh masyarakat dan sama-sama mentaatinya,” tambah Yosmeri yang didampingi Kabid Tangkap Guswardi dan Kabid Pengawasan Alber Krisdianto.
Kepala DKP Kabupaten Pesisir Selatan, Alindawati juga mendukung wacana pembangunan kearifan lokal tersebut. “Kami sangat mendukung, dan siap melakukan pendampingan,” ujarnya. “Dan kami berharap kedepan para walinagari menjadi ujung tombak pelestarian laut dan pembangunan ekonomi nelayan,” harapnya.
Tokoh muda Pesisir Selatan, Novermal yang memfasilitasi pertemuan tersebut meminta DKP Provinsi Sumbar dan Satrol Lantamal II terus meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing di Pesisir Selatan. “Disamping pengawasan dari aparat nagari, juga harus didukung oleh pengawasan oleh dari DKP dan Satrol yang punya kewenangan penindakan,” tegasnya. “Untuk itu, harus ada Pos AL dan DKP di sana,” tegasnya lagi. (Edi Suandi)
