PPWN Terbentuk, 16 Nagari di Kabupaten Sijunjung Siap Gelar Pilwana Serentak
JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Sebanyak 16 Nagari yang tersebar pada tujuh kecamatan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pada 7 April 2021 bakal menggelar Pemilihan Walinagari (Pilwana) serentak.
Hal itu ditandai dengan telah terbentuknya Panitia Pemilihan Walinagari (PPWN) di 16 Kenagarian yang ada di tujuh kecamatan dalam Kabupaten Sijunjung itu.
“Ya, surat keputusan (SK) Bupati tentang pembentukan PPWN untuk 16 nagari yang akan melaksanakan Pilwana di tujuh kecamatan (kecuali Sijunjung-red) sudah ditandatangani Bupati Sijunjung,”ucap Kepala DMPN Sijunjung, Khamsiardi, SSTP, M.Si didamping Kabid PemNag, Ayu Bony DF., SSTP, M.Si pada Jurnalsumbar.Com, Kamis (28/1/2021).
Disebutkan Ardi, begitu sapaan akrab mantan Camat Teladan itu, untuk Kecamatan Sumpur kudus yang akan melaksanakan Pilwana, yakni Nagari Tanjung Bonai Aur. Kecamatan Koto VII yang akan melaksanakan Pilwana yaitu Nagari Tanjung dan Nagari Padang Laweh.
Pembekalan PPWN, pada Rabu 27 Januari 2021, dibuka Asisten 1 Setdakab
Peserta, Camat, Ketua PPWN, Sekretaris PPWN pada 16 nagari yang akan melaksanakan Pilwana pada 7 April 2021
Sedangkan Kecamatan Kupitan Nagari Pamuatan, Nagari Batu Manjulur dan Desa Kampung Baru. Sementara untuk Kecamatan IV Nagari yang melaksanakan Pilwana yaitu Nagari Palangki.
Kecamatan Lubuk tarok yang melaksanakan Pilwana yakni Nagari Kampung Dalam, Latang dan Silongo. Kecamatan Tanjung Gadang yakni Nagari Sibakur. Sementara Kecamatan Kamang Baru yang melaksanakan Pilwana, yakni Nagari Sungai Batuang, Nagari Padang Tarok, Tanjung Kaliang, Lubuk Tarantang dan Siaur.
“Setidaknya ada 31.488 pemilih akan memilih Wali nagari di 16 Nagari tersebut pada 87 TPS (tempat pemungutan suara) pada Rabu, 7 April 2021 itu.),”jelas Ardi.
Camat, Ketua PPWN, Sekretaris PPWN gelar rapat pada 16 nagari yang akan melaksanakan Pilwana pada 7 April 2021
Dijekaskan Ardi, Pilwana kali ini akan dilaksanakan dengan mengikuti Prokes (Protokol Kesehatan) Covid-19. Sesuai amanat Permendagri No.72/2020 tentang tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Menurut Ardi, apabila Bacalon lebih dari 5 (lima) orang, maka akan dilakukan seleksi tambahan, dengan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, pengalaman berorganisasi kemasyarakatan, usia, tingkat pendidikan dan ujian tertulis yang akan dilaksanakan oleh PPK (panitia pemilihan kabupaten) bekerjasama dengan Lembaga Akademis.
“Untuk informasi lebih detail terkait tahapan Pilwana dapat langsung mendatangi PPWN yang ada dinagari maupun PPK” terang Ardi diamini Ayu. ius
