Kepala BKKBN Pusat didampingo Bupati-Wabup Sijunjung jumpa dengan bayi balita yang diduga stunting dan para medis
JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Kepala BKKBN Pusat, dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Senin (30/5/2022) melakukan kunjungan kerja (Kunker) nya ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
Sebelum temu kader Posyandu, didampingi Bupati Benny Dwifa Yuswir, Wabup Iradatillah, Sekdakab Zefnihan dan Forkopimda, Kepala BKKBN Pusat, dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), melepas road show puluhan mobil BKKBN se-Sumbar keliling Kecamatan Sijunjung.
Pelepasan road show mobil BKKBN itu berlangsung di depan Gedung Pancasila Muaro Sijunjung.
Kedatangan dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) itu, dalam rangka gebyar temu kader percepatan penanganan stunting. Bahkan Kabupaten Sijunjung menjadi daerah pilihan untuk penerapan program penanganan stunting dari Pemerintah Pusat.
“Sijunjung daerah percontohan dan pertama di Indonesia percepatan dalam penanganan stunting. Penangan stunting di Sijunjung sangat bagus dan cepat,”kata dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) jumpa dengan bayi balita yang diduga terkena stunting.
Kedatangan Kepala BKKBN ke Sijunjung untuk menerapkan program dan mengedukasi kader dalam percepatan penanganan stunting di Sumbar, khususnya di Kabupaten Sijunjung.Ia juga didampingi Wagub Sumbar, Audy.
Kabupaten Sijunjung menjadi daerah pertama yang dikunjungi pemerintah pusat dalam penerapan program penangana stunting, yang nantinya juga menjadi referensi bagi daerah lain. Bahkan Sijunjung mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, sehingga program penanganan stunting dari pusat bisa diterapkan dengan baik di Sijunjung.
Angka prevalensi stunting di Sijunjung capai 30 persen lebih
Seperti dirilis Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat menyebut Kabupaten Sijunjung memiliki jumlah kasus stunting atau gagal tumbuh akibat gizi buruk cukup tinggi dengan angka prevalensi stunting 30,1 persen.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati di Padang, Jumat seperti dirilis antara, mengatakan angka prevalensi stunting Sijunjung 30,1 persen atau sebanyak 32.772 anak.
Menurut dia dengan persentase tersebut dapat diasumsikan bahwa tiga dari 10 anak di Kabupaten Sijunjung menderita stunting.
Jumlah tersebut cukup mengkhawatirkan, karena di atas rata-rata angka stunting provinsi atau nomor tiga tertinggi di Sumatera Barat.
Ia mengatakan data itu berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 yang menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada Balita adalah 30,8 persen.
Menurut dia menyikapi hal tersebut BKKBN Sumbar mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sijunjung.
“Tim ini merupakan yang pertama dibentuk di Sumbar dan sebagai wujud nyata bagaimana pemerintahan Sijunjung terus berkomitmen dan serius menurunkan angka stunting,” kata dia seperti dikutif antara.
Ia menjelaskan sejak tahun 2018 pemerintah telah melaksanakan Program Percepatan Penurunan Stunting.
Atasi Stunting, Kepala BKKBN Pusat Bawa Program Strategis ke Sijunjung, Ini Jadwal dan Kegiatannya
Program ini dilakukan karena masih menghadapi persoalan terkait dengan gizi masyarakat, terutama stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar umurnya.
BKKBN sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian diberikan tugas baru untuk percepatan penurunan stunting sesuai perintah Presiden RI Bapak Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Istana Negara tanggal 28 Januari 2021.
“Target percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan pada anak di Indonesia yang ditetapkan sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang dan sisa waktu lebih kurang tiga tahun perlu sekali kerja yang ekstra untuk bisa dilakukan percepatan penurunan stunting. Koordinasi dan kerjasama yang konvergen sangat penting. Memang mudah diucapkan namun sulit untuk diimplementasikan,” kata dia.
Selain itu, Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
“Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting tersebut dengan kelompok sasaran meliputi: remaja; calon pengantin,ibu hamil,ibu menyusui, dan anak berusia 0 hingga 59 bulan,”
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir menyanggupi target 14 persen dari pemerintah pusat bahkan kalau perlu target yang bakal dicapai bisa di bawah angka tersebut.
“Kami optimis stunting ini akan segera kita selesaikan, hingga akhir jabatan kami pada 2024 mendatang,” ujar Bupati Benny saat mendampingi Kepala BKKBN Pusat dan Wagub Sumbar, Senin (30/5/2022).
Dia mengakui, angka stunting di Sijunjung amat tinggi. Kata dia, yang terjadi di lapangan sebanyak 30,1 persen anak di Sijunjung menderita penyakit soal tumbuh kembang tersebut.
“Kami ingin Camat menjadi leading sektor utama untuk menangani stunting di wilayah masing-masing,” tegas dia.
Dia juga mengingatkan, koordinasi semua pihak amat dibutuhkan untuk mencapai target penurunan stunting itu.
Selain itu, dengan kedatangan Kepala BKKBN ke Sijunjung diharapkan program strategis dari pusat bisa mendorong pembangunan Sijunjung.
“Kita berharap nantinya, setelah kunjungan ini, Kabupaten Sijunjung bisa menjadi daerah percontohan percepatan penanganan stunting, karena persoalan stunting ini sudah menjadi isu secara nasional, terutama dampak dari pandemi kemarin,” jelasnya.
Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik antara Pemkab Sijunjung dengan kementrian, pada tahun ini Sijunjung juga mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp3,7 miliar di dinas Dalduk KB, termasuk untuk penanganan stunting.
“Program penganan stunting kita terus berjalan, karena memang ini termasuk program prioritas yang harus dituntaskan dan tertera di RPJMD. Termasuk bantuan DAK dari pusat tadi kita fokuskan kesini,” paparnya.
Penanganan stunting melibatkan banyak pihak serta membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat.
“Stunting dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya, pola asuh, pola makan dan sanitasi. Tiga aspek ini memiliki cakupan yang luas dan banyak pihak yang berperan disana,” sebut Plt Dinas PPKB Sijunjung, Kardi Ray ketika itu.
Sedangkan dari segi sosial, stunting juga dipengaruhi sejumlah faktor lainnya termasuk ekonomi, kesehatan, lingkungan, pangan dan sumber daya manusia (SDM).*