JURNAL SUMBAR | Bukittinggi – Reformasi birokrasi diharapkan tidak hanya sebatas tumpukan kertas dan pemenuhan administrasi semata. Namun harus lebih mengukur hasil dan dampak dibandingkan proses serta fokus pada penyelesaian problem rakyat dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik.
Demikian disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Kementerian PAN dan RB, Akhmad Hasmy, Ak, saat Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat untuk 51 OPD di Pemprov Sumbar dan 19 Kabupaten/Kota, di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Sabtu dan Minggu tanggal 18 sd 19 Maret 2023.
“Reformasi birokrasi yang baik adalah yang menghasilkan birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat. Reformasi birokrasi bukan sekedar tumpukan kertas dan birokrasi harus menjadi lincah dan cepat,” tegas Hasmy.
Hal senada juga disampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Andri Yulika SH, M.Hum, CGCAE menyampaikan, dengan dilaksanakannya bimtek ini diharapkan dapat merubah pola kerja dari seluruh peserta, terutama perangkat daerah yang terkait dengan reformasi birokrasi.
“Sehingga apa yang menjadi permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat kita atasi dan kita carikan solusi terbaiknya bersama dengan bekerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas sehingga Sumatera Barat Madani dapat terwujud,” harap Andri.
Adapun Sasaran RB 2020-2024 diantarannya pada RB General adalah terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.
Sedangkan sasaran pada RB Tematik adalah RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan dan RB tematik prioritas presiden dengan indikator penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, indeks tranformasi digital, laju inflasi dan tingkat penggunaan produk dalam negeri.
Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Fitriati. M, S.Si, M.Si, menjelaskan, digelarnya sosialisasi dan bimtek dalam rangka memperoleh pemahaman dan strategi mengimplementasikan kebijakan RB Tematik dan RB General yang berdampak ke masyarakat yang telah dicanangkan oleh Wakil Presiden RI pada akhir tahun 2022.(*/doa/MMC)
Dinas Kominfotik Prov. Sumbar