Epyardi Asda Berbagi Pengalaman dengan Wali Nagari Se-Pasbar
JURNAL SUMBAR | Pasbar – Epyardi Asda diundang sebagai narasumber oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pemkab Pasaman Barat (Pasbar). Ia diundang menjadi narasumber dalam kegiatan “Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Se-Kabupaten Pasaman Barat” di Axana Hotel. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 21 hingga 23 Mei 2024.
“Sengaja saya bawa senior saya, Pak Epyardi, karena saya anggap berhasil (sebagai bupati). Saya bahkan datang ke kantornya untuk belajar,” ujar Bupati Pasbar, Hamsuardi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pasaman Barat, Defi Irawan, mengatakan bahwa pihaknya mengundang Epyardi jadi narasumber untuk meminta tips guna membangun nagari. Ia mendengar bahwa di Kabupaten Solok banyak nagari mandiri. Dengan kegiatan seperti itu, ia berharap pada 2025 nagari-nagari di Pasbar menjadi nagari mandiri.
“Kegiatan ini diikuti oleh wali nagari, bamus, sekretaris wali nagari se-Pasaman Barat. Jumlahnya 270 orang dari 90 nagari. Tujuan kegiatan ini untuk menyatukan wali nagari, sekretaris nagari, dan bamus dalam membangun nagari. Membangun nagari harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri,” ujarnya, Selasa (21/5/2024) malam.
Sementara itu, Epyardi Asda mengatakan bahwa dalam membangun Kabupaten Solok, pihaknya menggunakan anggaran dana berbasis kebutuhan rakyat. Ia mengetahui kebutuhan rakyat melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan kunjungan kerja ke nagari.
Epyardi menceritakan bahwa ia mendatangi semua nagari di Kabupaten Solok. Setiap melakukan kunjungan kerja ke nagari, ia memerintahkan semua camat dan kepala dinas untuk hadir. Sementara itu, di nagari, ia ditunggu oleh tokoh masyarakat, wali nagari, bamus, KAN, ketua pemuda, wali jorong, kepala puskesmas, dan guru-guru.
“Mereka berdialog langsung dengan saya. Saya sampaikan, tolong ingatkan saya apa janji saya ke nagari yang saya kunjungi. Janji itu prioritas pertama yang akan saya lakukan di nagari itu. Setelah itu, bantu saya agar saya bisa tahu apa yang dibutuhkan masyarakat di nagari itu. Karena itu, semuanya berbicara. Kepala dinas yang ada di belakang saya mencatat semua apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Epyardi.
Mengenai anggaran, kata Epyardi, APBD kabupaten sangat terbatas. Karena itu, ia membagi kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, tanggung jawab pemerintah provinsi, dan tanggung jawab pemerintah kabupaten. Setelah memisahkan tiga hal tersebut, ternyata anggaran yang ada belum bisa menampung semua kegiatan, ia menentukan kegiatan yang termasuk skala prioritas.
“Mana (kegiatan) yang skala prioritas? Setiap yang kita bangun itu harus ada hasilnya, harus jelas manfaatnya untuk rakyat,” ucap Epyardi.
Epyardi melanjutkan bahwa jika anggaran tersebut tanggung jawab pemerintah pusat melalui dana APBN, ia menyampaikan hal tersebut kepada anaknya yang menjadi anggota DPR, Athari Gauthi. Athari lalu memperjuangkan kegiatan tersebut agar dibiayai dengan dana APBN.
“Alhamdulillah, tidak kurang dari Rp300 miliar tiap tahun dana pokir anak saya, 50 persen di antaranya dibawa ke Kabupaten Solok,” kata Epyardi.
Selain itu, kata Epyardi, untuk menggaet dana APBN, ia memberikan kewenangan kepada semua kepala dinas di Kabupaten Solok untuk pergi ke Jakarta guna menemui orang-orang yang berkompeten agar dapat membantu pembangunan kabupaten tersebut. Ia melakukan hal tersebut karena paham bahwa membangun daerah tidak bisa dilakukan hanya dengan mengharapkan dana APBD. Ia berharap Bupati Pasbar melakukan hal tersebut.
Perihal kegiatan peningkatan kapasitas perangkat nagari yang diadakan Pemkab Pasbar, Epyardi mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas perangkat nagari sangat penting dilakukan karena wali nagari mengelola anggaran tak kurang Rp1 miliar, bahkan Rp2 miliar per tahun. Kalau salah mengelola anggaran, wali nagari dan aparatnya akan bermasalah dengan hukum.
“Dalam kegiatan peningkatan kapasitas perangkat nagari ini kalau bisa diundang ahli untuk menjelaskan bagaimana seharusnya anggaran digunakan agar perangkat nagari tidak salah menggunakan anggaran,” tuturnya. (HA)
