Debat Pilgub, Cek Fakta Banyak Blank Spot di Sumbar Kata Epyardi-Ekos

JURNAL SUMBAR | Padang – Dalam debat publik Pilgub Sumbar 2024, calon Gubernur Epyardi Asda menyoroti banyaknya daerah tanpa sinyal (blank spot) di provinsi itu. Hal itu dikatakan Epyardi ketika menanggapi jawaban Mahyeldi dan Vasko tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government.

Awalnya moderator debat mengatakan bahwa SPBE menjadi keniscayaan dalam mendukung fungsi pemerintahan. Moderator menyebut bahwa implementasi SPBE dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Moderator lalu menanyakan upaya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mewujudkan transformasi pemerintahan berbasis elektronik dan berapa lama hal tersebut dapat diwujudkan.

Mahyeldi kemudian mengatakan bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan SPBE, pihaknya akan memperluas jaringan infrastruktur teknologi. Ia yakin hal itu bisa tercapai sehingga SPBE dapat diakses masyarakat sampai ke nagari terpencil. Untuk memeratakan infrastruktur teknologi, ia menyebut perlunya kerja sama dengan operator-operator telekomunikasi.

“Dalam pengalaman kita di Sumbar dalam pelaksanaan SPBE alhamdulillah kita sudah mendapatkan nilai sangat baik, yaitu dengan menyederhanakan prosedur administrasi dan melatih ASN agar lebih responsif sehingga masyarakat mudah untuk mengakses itu semua. Alhamdulillah seperti yang kami sampaikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Sumbar sudah bisa diakses, sudah bisa diketahui oleh masyarakat di mana saja berada, bahkan di luar negeri juga. Pemprov Sumbar dalam melaksanakan kegiatannya sudah bertelanjang di hadapan masyarakat,” tuturnya.

Vasko lalu menamahkan bahwa SPBE ada dalam salah satu misi mereka, yaitu gerak cepat Sumbar responsif. Dalam misi itu pihaknya ingin menerapkan penerapan sistem meritrokrasi dan pengelolaan pendayagunaan ASN, yang transparan dan akuntabel, bebas KKN (korupsi, kolusi nepotisme), berbasis digital cyber dan ntuk menjadi Sumbar yang smart government.

“Pada prinsipnya, kami siap dan kami akan tingkatkan lagi penerapan SPBE di Sumbar,” ucapnya.
Jawaban mereka lalu ditanggapi Epyardi dengan mengatakan bahwa jawaban mereka cukup bagus, tetapi jauh dari kenyataan yang dirasakan masyarakat Sumbar. Menurutnya, untuk menerapkan SPBE, internet harus cepat. Sementara itu, kenyataannya, banyak daerah tanpa sinyal di Sumbar.

“Pemerintah seharusnya bisa menyediakan provider, baik yang swasta maupun yang dibantu oleh pemerintah, Kominfo, sehingga program SPBE berjalan dengan baik. Kami di Sumbar masih banyak menemukan banyak daerah blank spot. Untuk itu, kalau kami menjabat nanti, insyaallah semua SPBE akan berjalan dengan baik dengan kerja sama agar tidak ada lagi blank spot di Sumbar,” tuturnya.

Ekos mempertanyakan bagaimana Sumbar mau gerak cepat, sementara infrastrukturnya saja tidak cukup untuk melakukan hal itu. Infrastruktur yang ia maksud ialah infrastruktur teknologi informasi.

“Banyak blank spot area. Ke mana-mana kami pergi masih banyak masyarakat yang tidak bisa berkomunikasi melalui internet. Itu gunanya kami turun ke bawah, bukan mengumpulkan massa, tetapi untuk mengumpulkan masalah untuk kebaikan Sumbar,” ujarnya.

Vasko pun mengakui bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki. Karena itu, pihaknya memasukkan program SPBE di dalam program unggulan mereka.

“Kami paham perlu ada yang perlu kita perbaiki. Memang kita masih belum sempurna. Di situlah kami memasukkan program tersebut dalam satu program unggulan kami. Mudah-mudahan dengan support dari masyarakat Sumbar, kita bisa kejar itu semua menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.

Namun, Mahyeldi bersikukuh mengklaim bahwa penilaian yang ia terima, implementasi SPBE di Sumbar sangat baik. Menurutnya, pihaknya tidak perlu waktu yang begitu lama untuk mengimplementasikan SPBE ke depan, yaitu satu tahun atau dua tahun.

*Cek Fakta*
Benarkah banyak daerah tanpa sinyal di Sumbar seperti yang dikatakan Epyardi dan Ekos? Menurut buku “Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2024” terbitan Badan Pusat Statistik Sumbar (dirilis 28 Februari 2024), pada 2023 terdapat 13 daerah tanpa sinyal di Sumbar. Ketigabelas daerah tersebut ialah Mentawai, Solok Selatan, Pasaman Barat, Sawahlunto, Pasaman, Solok, Sijunjung, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Agam, dan Tanah Datar. Sebanyak 54,34 persen daerah tanpa sinyal berada di Mentawai. Dalam buku itu disebutkan bahwa terdapat 73 kecamatan, 159 desa/kelurahan/nagari, dan 495 jorong/korong/dusun di Sumbar yang menjadi dearah tanpa sinyal.

Anggota DPR dari dapil Sumbar, Andre Rosiade, juga menyatakan banyak daerah tanpa sinyal di Sumbar.

“Saya ini berasal Sumbar dan di dapil saya banyak blank spot atau titik yang belum ada sinyal telepon dan internet. Alhamdulillah, berkat bantuan Telkom Group, yaitu Telkomsel melalui Dirut Nugroho yang sangat aspiratif, solutif, kami bisa membantu di Dapil. Patut saya puji. Karena faktanya, banyak sinyal belum masuk dan sekarang jauh berkurang,” kata Andre dalam “Andre Rosiade Apresiasi Telkom Group Bantu Atasi Blank Spot di Sumbar” (Detik.com, 13 November 2024).

Kesimpulannya, tuduhan Epyardi dan Ekos tentang banyaknya daerah tanpa sinyal di Sumbar betul berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumbar. (Adib)