Dipimpin Camat Julharya Adrika, Rakor Forwana Lubuktarok Sijunjung Bahas Koperasi Desa Merah Putih

Camat Julharya Adrika, pimpin Rakor Forwana Lubuktarok dan membahas Koperasi Desa Merah Putih

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Walinagari (Forwana) Kecamatan Lubuktarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, mbahas Koperasi Desa Merah Putih.

Rakor itu sendiri menghadirkan walinagari dan Ketua BPN, Dinas, PMN, Dinas Perindagkop, Kapolsek Lubuktarok, Iptu Weli Wahyudi, S.H.,M.H., dan Ketua Forum Pelayanan Publik Kabupaten Sijunjung (F.Yanlik), Saptarius, dan dipimpin Camat Lubuktarok Julharya Adrika,S.STP.

Usai dibuka camat, Sekretaris Dinas Perindagkop, Nasrul, memaparkan tatacara pendirian koperasi.

“Di Kabupaten Sijunjung ada 61 Koperasi Desa Merah Putih Nagari dan satu Koperasi Desa Merah Putih. Anggota tiap koperasi ada sebanyak 75 orang,”jelas Nasrul.

Ia juga menjelaskan tentang sistem kredit dengan sistem rekening koran. Soal usaha UMKM, kebutuhan pokok dan masalah bulog juga dibahas. Termasuk kerjasama dengan Pertamina soal gas Elpiji juga dikupas.

Tak hanya itu, soal pelatihan juga dibahas. Nasrul juga menyebut usaha perkebunan dan pertanian serta perikanan juga bakal dibangun di usaha Koperasi Desa Merah Putih termasuk kebutuhan sembako juga sebagai prioritas dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Untuk itu, kata Nasrul, pihaknya akan mengumpulkan pengurus Koperasi Desa Merah Putih. “Usaha koperasi lebih dominan usaha gas Elpiji. Di tiap nagari akan dibangun AD/ADRT, dengan anggaran dana insentif pengurus,”papar mantan Camat IV Nagari itu.

Rakor tersebut juga membahas ketahanan pangan penaman jagung. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Lubuktarok, Iptu Weli Wahyudi, S.H.,M.H.,.

“Untuk ketahanan pangan penaman jagung serentak dan panen serentak dilaksanakan di Polsek Lubuktarok,”sebut Kapolsek.

Ia menargetkan, di wilayah hukum Polsek Lubuktarok akan menanam jangung 10 hektar. “Untuk itu dibahas langkah – langkah yang akan dilakukan. Dalam penanaman jangung ini tentu tak lepas dari koordinasi dengan pihak pertanian dan perlu solusi,”ucapnya.

Sekretaris Dinas PMN, Delfi Sunairi, juga membahas ketahanan pangan 20 persen dan Koperasi Desa Merah Putih. Bahkan soal pengembalian dana yang digelontorkan pemerintah melalui nagari tentu dipertanggungjawabkan.

“Ujung-ujungnya soal anggaran. Untuk itu, Nagari harus sepakat dulu. Untuk pertama kita bahas bersama BUMNAG, Jika tak sanggup baru kita lempar persoalan tersebut pengelolaan ke yang lain. BUMDES juga bisa mengelola usaha tersebut dan itu akan lebih baik dengan pernyataan modal, apalagi ini menyangkut ketahanan pangan, untuk peningkatan ekonomi masyarakat,”kata Delfi Sunairi.

“Sebelum pengelolaan, harus jelas dulu Pengurus Koperasi Desa Merah Putih itu. Sehingga usahanya jalan,”kata Sekretaris DPMN itu.

Menurut Camat Lubuktarok, untuk ketahanan pangan di Kecamatan Lubuktarok yang telah jalan, Nagari Lubuktarok, Nagari Lalan dan Nagari Silongo.

Koordinator BIPP Lubuktarok, Riswandi, menyatakan siap mendampingi pada kegiatan ketahanan pangan penaman jagung.

“Ada tiga nagari yang ambil komoditi jagung di Kecamatan Lubuktarok. Insyaallah kita siap mensukseskan swasembada jangung. Untuk harga pun dikawal dengan harga Rp5.500, dan kita bermitra dengan Bulog. Ini angin seger bagi petani untuk berusaha. Kami di Dinas dalam bentuk teknis, TNI-POLRI dalam bentuk pengawasan dan Koperasi Desa Merah Putih dalam bentuk anggaran,”terangnya.

“Soal dana 20 persen, itu dana bergulir yang harus kembali dan itu sesuai dengan aturan,”terang Camat Lubuktarok.

Ketua Forum Pelayanan Publik (F. Yanlik) Kabupaten Sijunjung, Saptarius, mengapresiasi kekompakan Forkompinca Lubuktarok dan Forwana Lubuktarok serta Ketua BPN se-Kecamatan Lubuktarok dan BIPP Lubuktarok dalam menggalakan Koperasi Desa Merah Putih.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua BPN Lalan. “Ini bukan soal perencanaan, ini soal pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi termasuk pengawasan BumNag, dan mari kita laksanakan secara bersama,”kata Ketua BPN Lalan.

Tak hanya itu, Ketua BPN Lubuktarok, Yuswardi juga mensuport kegiatan tersebut. “Kita harus bergerak bidang bisnis. Dimana letak kami sebagai eksternal di BPN, gimana pengawasannya,”ucap Yuswardi.

Walinagari Latang, Jon Afrisal, mempertanyakan, kalau Bulog mau ambil hasil panen petani berapa Bulog beli. ‘Jangan Bulog hanya beli dibawa standard, beli ecek-cek. Apakah hanya batas teori saja Bulog beli hasil petani. Soal hama itu PR (pekerjaan rumah tangga-red) yang besar bagi kita,”ucap Walinagari Latang.

Bahkan hal yang sama juga disampaikan Walinagari Silongo terkait penanaman jangung. “Selain jagung, kami juga akan mempertenakan ayam,”ucapnya.

Walinagari Kampung Dalam, mengaku belum membentuk Koperasi Desa Merah Putih. “Kami akan membenahi BumNag kami dulu. Kapan kepastian Koperasi Desa Merah Putih itu dilaunching,”tanyanya.

Walinagari Lubuktarok, Zuriatman, mempertanyakan soal harga yang dibeli Bulog. “Jangan sampai harga tangkulak lebih tinggi dari Bulog,”ucapnya.

Walinagari Lalan, Martonis juga menyampaikan hal yang sama. Begitu juga Walinagari Buluhkasok, Andi, justeru mempertanyakan bila terjadi gagal panen.

“Bagaimana pertanggungjawaban nya. Soal pinjaman apa ada anggunan dan gagal mengembalikannya gimana. Apa dana desa jaminannya,”tanya Andi.

Kanit Reskrim Polsek Lubuktarok, Aipda Iswahyudi juga memaparkan secara detil soal rencana swasembada jagung. “Bundes bisa bangun kandang ayam dan makanan nya tak perlu beli lagi,”paparnya.

Semua pertanyaan itu dijawab secara terang benderang oleh Sekretaris Perindagkop Sijunjung, Nasrul.”Bulog harga pasar tetap konsisten, Koperasi Desa Merah Putih regulasinya masih kita tunggu,”tambah Nasrul.*