Pertama Di Sumbar, ๐๐๐ซ๐ค๐ฎ๐๐ญ P๐๐ง๐ ๐๐ฐ๐๐ฌ๐๐ง I๐ง๐ญ๐๐ซ๐ง๐๐ฅ, ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ญ๐ข ๐๐ง๐ง๐ข๐ฌ๐ T๐ฎ๐ง๐ฃ๐ฎ๐ค ๐๐๐ค๐ฌ๐ ๐๐๐ฃ๐๐ญ๐ข Pi๐ฆ๐ฉ๐ข๐ง ๐๐ง๐ฌ๐ฉ๐๐ค๐ญ๐จ๐ซ๐๐ญ
๐๐ฎ๐ฉ๐๐ญ๐ข Dharmasraya ๐๐ง๐ง๐ข๐ฌ๐
JURNAL SUMBAR | Dharmasraya – Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu daerah pertama di Sumatera Barat (Sumbar ) yang merekrut jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia sebagai Inspektur Daerah Dharmasraya.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, S.H, L.LM, kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dengan melantik Jaksa Fungsional Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Inspektur Daerah, Di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, pada Senin (9/2/2026).
Ramadhani sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.
Annisa Suci Ramadhani menegaskan penunjukan jaksa dari Kejaksaan Tinggi merupakan terobosan untuk memperkuat pengawasan pemerintahan.
โAlhamdulillah pada hari ini kita telah bersama Pak Ramadhani, beliau adalah Jaksa di Kejaksaan Tinggi dan untuk pertama kali seorang Jaksa akan memimpin inspektorat Kabupaten Dharmasraya ,โ ujarnya.
Menurutnya, langkah ini bertujuan meminimalkan kekeliruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memastikan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Dengan mengedepankan prinsip akuntabilititas dan transparansi sekaligus audit internal dipimpin oleh seseorang yang memahami hukum, tentu akan membuat anggaran dapat digunakan dengan sebaik baiknya untuk kepentingan masyarakat.
Latar belakang hukum dan pengalaman pengawasan Ramadhani dinilai Annisa dapat mengoptimalkan fungsi inspektorat.
โKehadiran Pak Ramadhani bukan untuk menakuti-nakuti tapi untuk meminimalisir kekeliruan potensi pelanggaran hukum penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk pemcegahan, karena kita butuh orang yang paham dan mengerti hukum,โ jelas Annisa.
Ia menegaskan Dharmasraya tetap memiliki SDM kompeten, namun Inspektorat berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah kabupaten yang berfungsi sebagai alarm pertama apabila terdapat hal hal yang tidak sesuai aturan sekaligus menjadi tempat untuk evaluasi dan konsultasi berbagai persoalan hukum terkait administrasi pemerintahan.
Kehadiran pejabat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akan memberikan perspektif berbeda dan akan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dengan sistem ini, konsultasi hukum dapat dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
โJadi kita bisa melakukan perencanaan anggaran dengan lebih baik dan audit internal bisa benar benar berjalan untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan begitu anggaran akan dipergunakan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakatโ tukas Annisa.riis
