Bupati Sijunjung Sampaikan Nota Penjelasan LKPJ Tahun 2025 dan Ranperda pada DPRD
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, S.STP.,M.Si.,
JURNAL SUMBAR| Sijunjung – Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Benny Dwifa Yuswir, S.STP.,M.Si., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 serta dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Senin, 30 Maret 2026.
Turut dihadiri oleh unsur forkopimda, Sekretaris Daerah, Jajaran Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Sijunjung. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Sijunjung, Rengga Wana Putra yang menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif melalui LKPJ ini.
“Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati adalah proses evaluasi tahunan oleh DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, Pembahasan ini fokus pada pencapaian program serapan anggaran dan penyusutan rekomendasi strategis perbaikan kebijakan LKPJ bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah,” tegas Ketua DPRD dalam pembukaannya.
LKPJ tahun 2025 ini memiliki makna strategis karena merupakan laporan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029. Dalam pidatonya, Bupati Sijunjung menegaskan bahwa penyampaian laporan ini merupakan bentuk transparansi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Penyampaian LKPJ ini tidak sekedar rutinitas administratif, tetapi merupakan wujud tanggung jawab konstitusional sekaligus cermin sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan perencana dan kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati
Bupati Benny Dwifa Yuswir juga mengungkapkan adanya tantangan dalam penyesuaian anggaran akibat kebijakan pemerintah pusat. Sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah melakukan penghematan pada sektor-sektor tertentu.
“Pemerintah fokus melakukan efisiensi terhadap belanja non prioritas belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Hal ini mengakibatkan dipangkasnya anggaran belanja baik pemerintah pusat maupun daerah yang sebelumnya telah direncanakan,” jelasnya. yud/bay
