Bukti Konsisten pada Laporan Keuangan, Pemkab Sijunjung Kembali Raih WTP ke-10 Berturut-turut
Benny; WTP bukan tujuan akhir, tetapi standar minimal yang harus terus dipertahankan demi pelayanan terbaik kepada masyarakat
JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung, Sumatera Barat, kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah.
Pada tahun 2026 ini, Pemkab Sijunjung sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat untuk yang ke-10 kali secara berturut-turut.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 itu diterima langsung oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Padang, Jumat (29/5/2026).
Bupati Benny Dwifa mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pemerintahan daerah.
“Alhamdulillah, hari ini Sijunjung kembali meraih opini WTP. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama untuk masyarakat Sijunjung,” ujar Benny Dwifa.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Sumbar yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurut Benny, rekomendasi dan catatan yang diberikan BPK menjadi bahan evaluasi penting untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik dan profesional.
Tak hanya itu, Bupati Benny turut mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung atas sinergi yang terjalin dalam proses pengawasan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Peran legislatif dalam fungsi pengawasan sangat krusial. Terima kasih kepada DPRD yang terus mengawal proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di daerah kita,” tambahnya.
Apresiasi juga diberikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sijunjung yang dinilai telah bekerja maksimal, khususnya dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Kerja keras rekan-rekan di OPD, mulai dari penyusunan laporan hingga respons terhadap tindak lanjut pemeriksaan, adalah kunci utama keberhasilan kita mempertahankan WTP ini,” tegasnya.
Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah, Benny Dwifa mengingatkan seluruh ASN di Kabupaten Sijunjung agar tidak cepat berpuas diri.
Baginya, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam mengelola keuangan rakyat secara baik, bersih, dan transparan.
“WTP bukan tujuan akhir, tetapi standar minimal yang harus terus dipertahankan demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.(dicko)
