Benny Dwifa: Sudah diusulkan sejak 2023 ke BNPB, penanganan sementara sedang dilakukan.
JURNAL SUMBAR| Sijunjung – Sejumlah tokoh masyarakat dari sealiran Batang Sumpu, yang terdiri dari lima nagari di Sumpur Kudus menyampaikan keluhan dan meminta perbaikan jalan rusak yang menjadi urat nadi aktifitas masyarakat di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan saat menemui Bupati Sijunjung, Benny Dwifa didampingi Sekda Jaheri, serta sejumlah kepala dinas terkait guna membahas persoalan jalan di Sumpur Kudus, pada Rabu (18/11/2026) di Kantor Bupati Sijunjung.
Setidaknya dua akses jalan menuju Sumpur Kudus melewati Bukik Lontiak yang mengalami kerusakan dan jalan melewati Simaru- Koto Salo yang membahayakan untuk dilewati.
Sejumlah tokoh masyarakat itu berharap agar jalan menuju daerah mereka bisa segera diperbaiki. Bahkan jika pun rencana pengerjaan di tahun 2027 nanti, masyarakat berharap agar Pemkab Sijunjung bisa memberikan penanganan cepat meskipun bersifat sementara.
Salah seorang pemuka masyarakat Nagari Sumpur Kudus, Mak Yu menyampaikan bahwa dua akses jalan menuju lima nagari di Sumpur Kudus itu mengalami rusak dan butuh penanganan cepat.
“Jalan utama yang melalui Bukik Lontiak banyak ruas yang rusak dan amblas. Sedangkan jalan Simaru- Koto Salo terdapat titik yang membahayakan karena terban. Jalan ini dilalui masyarakat setiap hari,” tuturnya saat bertemu Bupati Sijunjung.
Pihaknya mengatakan, kedatangan itu murni untuk menyampaikan harapan dan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepadanya. “Tidak hanya di medsos, keluhan itu juga disampaikan langsung kepada kami. Kami berharap agar Bupati bisa melakukan penanganan dan perbaikan jalan tersebut,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Walinagari Sumpur Kudus Andrizal mengatakan untuk memperjuangkan apsirasi tersebut pihaknya membantu mefasilitasi agar harapan masyarakat bisa tersampaikan langsung ke Bupati Sijunjung, Benny Dwifa.
Pihaknya mengatakan kondisi jalan yang demikian sempat viral di media sosial, dengan harapan bisa segera diperbaiki. “Kami berharap perbaikan jalan utama serta jalan Simaru- Koto Salo ini bisa segera terwujud. Karena memang itu yang menjadi harapan bagi masyarakat,” jelasnya.
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa menyampaikan bahwa pengajuan perbaikan jalan itu sudah dilakukan sejak tahun 2023 kemarin melalui BNPB pusat sebesar Rp24 milyar, karena terdapat sejumlah titik yang terdampak bencana alam.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat karena belum bisa berbuat maksimal. Namun, pengajuan perbaikan ruas jalan ini sudah kami lakukan sejak 2023, meliputi jalan utama Bukik Lontiak sebesar Rp7,5 milyar dan jalan Simaru Rp7,7 Milyar,” terang Benny Dwifa.
Namun, hingga kini anggaran untuk pengerjaan tak kunjung turun dari Kementrian Keuangan. “Pengajuan perbaikan tersebut SK anggarannya sudah ada sebesar Rp24 milyar. Dan itu tinggal menunggu turun dari Kemenkeu. Kami juga tidak tahu apa yang menjadi kendala sehingga sampai kini belum ada kepastian,” sebutnya.
Bupati Sijunjung mengatakan, pembangunan untuk jalan di Kecamatan Sumpur Kudus setiap tahun dilakukan pemerintah daerah melalui APBD. Pada tahun 2024 pembangunan jalan di Sumpur Kudus sudah dilakukan dengan anggaran sebesar Rp11 milyar. Pada 2025 sebesar Rp11 Milyar, kemudian di tahun 2026 sebesar Rp4,5 milyar.
“Silahkan dicek. Setiap tahun pasti ada perbaikan jalan di Sumpur Kudus. Bukan tidak diperhatikan atau tidak dibangun. Coba dilihat ruas jalan yang lain, perbaikan dan pembangunan tetap dilakukan. Hanya saja memang di titik ruas jalan Simaru- Koto Salo yang terdampak bencana dan mengalami kerusakan,” tuturnya.
Dikatakan, titik jalan yang rusak di Simaru- Koto Salo memang harus dibangun jembatan. Dan itu sudah diajukan ke BNPB dan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
“Kami mohon agar masyarakat bersabar. Upaya dan langkah telah kita lakukan. Tapi jika di tahun 2027 nanti anggaran dari pusat juga tidak kunjung turun dan tidak ada kepastian, kami akan pastikan jembatan itu akan dibangun dengan APBD Sijunjung,” pungkas Benny Dwifa.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sijunjung, Defri Antoni memaparkan kondisi keuangan daerah serta langkah yang telah dilakukan Pemkab Sijunjung untuk perbaikan jalan rusak di Sumpur Kudus.
“Perbaikan jalan rusak, baik itu jalan Bukik Lontiak maupun jalan Simaru sudah menjadi prioritas. Kita telah menyediakan anggaran di APBD perubahan tahun 2026 ini untuk penanganan sementara, sembari menunggu kepastian perbaikan permanen dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Pihaknya menyampaikan, karena dalam pengusulan ke BNPB, jalan tersebut tidak bisa diperbaiki dengan dana APBD Sijunjung. “Sudah diajukan sejak 2023, dan SK-nya sudah keluar. Semoga dalam waktu dekat anggaran perbaikan permanen bisa terealisasi,” sebutnya.
Sedangkan Kepala Dinas PUPR Sijunjung, Dainis Suryani menjelaskan, penanganan sementara dua akses jalan menuju Sumpur Kudus saat ini sedang berlangsung. “Untuk jalan Simaru telah dianggarkan sebesar Rp150 juta untuk penanganan sementara pada titik yang rusak, begitu juga jalan utama Bukik Lontiak dan itu sedang berlangsung,” katanya.
Penanganan sementara itu sudah direncanakan Pemkab Sijunjung sejak jauh hari, sembari menunggu kepastian perbaikan dari pemerintah pusat.
“Ini sudah direncanakan jauh hari. Namun karena kondisi cuaca penghujan saat ini mengakibatkan jalan semakin parah dan berujung viral di media sosial. Langkah pertama perbaikan permanen sudah kita upayakan, dan masih menunggu. Namun, penanganan sementara ini menjadi opsi sembari menunggu kepastian anggaran dari pusat,” jelas Kadis PUPR Sijunjung.
Sebelumnya, Anggota DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade juga telah memperjuangkan perbaikan lewat inpres jalan daerah (IJD) yang direncanakan pada tahun 2027 mendatang.
Pemkab Sijunjung dan masyarakat juga meminta dukungan dan dorongan kepada Anggota DPR RI Andre Rosiade agar pengusulan melalui BNPB pusat bisa segera terealisasi. rel/Yong Kominfo sjj
