Rakon PDT, DAK Afirmasi Harus Jawab Persoalan Khusus di Daerah Tertinggal
JURNAL SUMBAR | Jakarta – Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) Samsul Widodo menegaskan kembali pentingnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dalam menyelesaikan persoalan spesifik di daerah tertinggal.
Hal tersbut disampaikan dalam Rapat Konsultasi Persiapan Kegaiatan Jembatan Gantung DAK Fisik Afirmatif Bidang Transportasi TA. 2019, 02/08/2018 di Mercure Hotel Ancol Jakarta, Kamis (2/8).
Acara yang diinisiasi oleh Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Jenderal (Ditjen) PDT didasari ide bahwa keberadaan DAK Afirmasi sejak awal hingga saat ini belum memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
“Itu yang kami sering diskusikan dengan Pak Agus (Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana) agar DAK Afirmasi tidak sifatnya konvensial tapi harus menjawab persoalan-persoalan khusus di daerah tertinggal,” ungkap Samsul Widodo.
Dengan adanya rapat ini, lanjut dia, kami sangat senang dan berharap Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana terus mengawal perkembangan DAK Afirmasi sehingga DAK Afirmasi memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
“Saya bersama Pak Agus belum lama ini mendampingi Komisi V DPR RI terkait dengan tol laut di Papua. Ternyata setelah mengamati di lapangan, tol laut juga belum bisa optimal dimanfaatkan.”
Tidak optimalnya tol laut, sambungnya, salah satu yang mendasar adalah kurangnya dukungan sarana dan prasarana. “Transportasi pendukung yang menjangkau di daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui tol laut,” tandas Samsul dalam arahannya.
Rapat di atas diikuti oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rapat konsultasi diselenggarakan hingga Jum’at besok dan dilanjutkan dengan kegiatan meninjau langsung jembatan gantung di Banten untuk bahan pembelajaran bersama.(*)
