Kelola Irigasi Tersier, BUMDes Berperan Perkuat Ketahanan Pangan
JURNAL SUMBAR | Yogyakarta – Dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional, salah satu aspek penting adalah pengelolaan jaringan irigasi tersier di desa. Irigasi tersier berperan besar untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas pertanian. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri masih banyak permasalahan terkait jaringan irigasi tersier. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU Pera), 55% jaringan irigasi di Indonesia belum berfungsi dengan baik. Selain itu desa masih kebingungan terkait dengan pola pengelolaan irigasi tersier yang baik dan benar.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tertiary Irrigation Technical Assitance (TIRTA) terdapat tiga penyebab utama kegagalan sistemik pada jaringan irigasi tersier yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengelola sistem irigasi, kurangnya kemampuan manajerial, dan kesulitan dalam menggalang kerjasama antar desa. Masih banyak desa yang belum maksimal dalam mengelola usaha irigasi tersier, sehingga sangat mempengaruhi produktifitas pertanian.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas) dan Australian Indonesian Partnership/ AIP-TIRTA bekerjama untuk menyelenggarakan pelatihan pengelolaan usaha irigasi tersier. Pelatihan angkatan pertama dilaksanakan pada tanggal 2-6 Oktober 2018 di Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Yogyakarta.
Menurut Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas Kemendes PDTT), Helmiati SH, M.Si, Pelatihan yang dikembangkan memiliki proporsi 20% di kelas dan 80% di lapangan. TIRTA menggandeng Syncore untuk mengembangkan modul pelatihan dan media pembelajaran yang interaktif, baik itu menggunakan video maupun simulasi.
Target yang disasar adalah lembaga-lembaga desa yang biasanya dipercaya untuk mengelola usaha irigasi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Kedua lembaga tersebut memiliki potensi besar untuk mengelola usaha irigasi tersier. Pelatihan tersebut diikuti oleh perwakilan pengurus BUMDes, HIPPA, dan Perangkat Desa dari 16 desa di Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dilewati aliran Sungai Bengawan Solo. Tentu saja, hal tersebut merupakan keuntungan besar bagi Bojonegoro untuk mengembankan usaha irigasi tersier. Apalagi Bojonegoro merupakan salah satu daerah lumbung padi di Jawa Timur. Bahkan ada salah satu desa di Bojonegoro yang berhasil meraih omzet sebesar 1,6 milyar per musim tanam dalam mengelola usaha irigasi tersier.
Pelatihan ini dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi). Para peserta diharapkan menjadi subjek dan berperan aktif kreatif selama pelatihan. Pelatihan ini berupaya memberikan metodologi dan langkah-langkah, yang selanjutnya bisa diterapkan sesuai konteks masing-masing desa. Materi pelatihan ini juga akan dimasukkan ke dalam Akademi Desa 4.0 sehingga seluruh masyarakat dapat mengaksesnya.
Beberapa pihak tertarik dengan model pelatihan yang saat ini diterapkan. “5 kementerian tertarik mengembangkan model pelatihan ini agar bisa diterapkan di seluruh Indonesia,”Ujar Danang Ariawan selaku perwakilan dari TIRTA. Kemendesa PDTT juga sangat berharap pelatihan ini memberi signifikansi pada sektor irigasi. “Besar harapan kami, modul pelatihan pengelolaan usaha irigasi tersier dapat segera diimplementasikan sehingga bisa memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku,”ujar Sekertaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi.
Pelatihan ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan upaya untuk menjadikan usaha irigasi tersier sebagai salah satu usaha di desa. Upaya tersebut perlu dimulai dari persamaan persepsi dan pola pikir, dan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas, baik secara teknis operasional maupun kelembagaan dan manajerial pengelolaan usaha irigasi tersier. humas kemendes
