JURNAL SUMBAR | Padang – Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2019 selain merevitalisasi pendidikan vokasi juga akan mengalokasikan pengangkatan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 72 ribu. Anggota DPD RI, Leonardy Harmainy menilai kebijakan yang patut diapresiasi
“Para pengelola perguruan tinggi yang fokus pada vokasi kependidikan seperti UNP perlu merespon terobosan yang dilakukan Kemendikbud ini,” jelas Anggota DPD RI, Leonardy Harmaini, Kamis (22/11).
Leonardy mengungkapkan, kebutuhan akan guru SMK di seluruh pelosok tanah air sebenarnya cukup besar yakni 90 ribu orang. Namun yang terpenuhi baru sekitar 37 %. Sementara untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK, Leonardy berharap para pengelola sekolah SMK melibatkan dunia industri.
Leonardy mengatakan salah satu membangun sumberdaya manusia (SDM) ialah perbaikan sistem pendidikan. Sumater Barat yang memiliki potensi bagi pendidikan vokasi dalam hal ini UNP mesti memaksimalkan peran menyonsong program Kemendikbut tersebut.
Kebijakan merevitalisasi SMK, dikatakan Leonardy juga mesti direspon Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dikatakannya, sekolah kejuruan berkaitan kelautan, pariwisata, pertanian dan ekonomi kreativ pasti akan menjadi fokus Kemendikbud.
Rektor UNP, Prof Ganefri menilai kebijakan merevelitasi pendidikan vokasi sesuatu hal yang diharapkan para sarjana pendidikan vokasi karena, dengan adanya pengangkatan guru SMK di tahun mendatang tentu peluang juga bagi alumni FT UNP untuk meraih kursi ASN.
“Dengan adanya kebijakan itu nanti, akan mendorong motivasi alumni kependidikan khususnya alumni pendidikan vokasi untuk meningkatkan pengabdiannya,” ungkapnya.(Agusmardi)
