JURNAL SUMBAR | Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus mendesak Pemprov DKI Jakarta terkait transparansi rancangan anggaran KUA-PPS . Hal ini disampaikan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Antony Winza Prabowo, dalam rapat pembahasan KUA PPAS bersama jajaran Pemprov DKI yang pada kesempatan itu langsung dipimpin oleh Sekda Saefullah di ruang rapat Komisi C Gedung DPRD DKI, Selasa (29/10).
“Kami belum melihat data rinci atau data komponen dari Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Kami tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung. Kami harap Pemprov mau memberi salinannya,” ujar Antony.
PSI menyesalkan ketidaktransparanan pemerintah dalam membuka anggaran karena tenggat waktu pembahasan APBD 2020 hanya tinggal satu bulan lagi.
Menjawab hal tersebut, Sekda Saefullah yang hadir dalam rapat pembahasan KUA PPAS langsung menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah menutup-nutupi segala hal yang dilakukan atau direncanakan dalam membangun DKI Jakarta.
“Detail perencaaan anggaran KUA-PPAS itu ada didalam aplikasi e-budgeting, tidak bisa dicopy. Harus memiliki password bila ingin melihatnya. Bila perlu, nanti kami beri”, tegas Sekda DKI Jakarta, Saefullah.
Setiap masyarakat yang ingin mengetahui detail pekerjaan pemerintah dapat melihat transparansi datanya di kantor Bappeda, tambah Saefullah.
Antony Winza Prabowo, politisi PSI DKI Jakarta menyambut baik jawaban langsung dari Sekda Saefullah dan akan berupaya menagihnya.
“Saya akan mencoba mendapatkan seperti apa yang dijawab oleh Sekda Saefullah tadi dan akan berkoordinasi dengan Bappeda”, tambah Antony. (Thomas Anderson)