JURNAL SUMBAR | Padang — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Tahun 2019 di Universitas Negeri Padang, Jumat (6/12/2019).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, harus bisa menjadi produsen besar bagi produk-produk halal.
“Sekarang ini kita hanya memberikan sertifikasi, mengakui atau menyetempel, meng-endorse sertifikat halal dari luar negeri. Saatnya kita ingin menjadi produsen dan eksportir produk-produk halal dunia,” kata Wapres Ma’ruf saat membuka Silaturahim Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Tahun 2019 di UNP, Kampus Air Tawar, Padang, Sumbar, Jumat(6/12)
“Selama ini, Indonesia hanya menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia dengan membelanjakan sedikitnya 214 miliar dolar AS untuk produk halal dari luar negeri,” ungkap Wapres Ma’ruf.
Penghasil produk halal terbesar di dunia saat ini justru dimiliki oleh negara-negara dengan penduduk Muslim yang minoritas, seperti Brazil dan Australia.
“Sayangnya kita bukan merupakan produsen dari produk-produk halal tersebut. Produsen produk-produk halal terbesar di dunia adalah Brazil, aneh ini. Kemudian diikuti oleh Australia yang justru bukan negara dengan penduduk mayoritas muslim,” tuturnya.
Oleh karena itu, Wapres berharap dengan upaya penguatan dan percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan melibatkan masyarakat dapat mendorong Indonesia menjadi penghasil produk halal terbesar di dunia.
“Keterlibatan umat yang semakin besar dalam kegiatan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan. Penguatan ekonomi dan keuangan Syariah merupakan sarana keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi,” ujar Wapres.
Pemerintah saat ini mengutamakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada empat hal, yakni pengembangan dan perluasan industri produk halal, pengembangan dan perluasan industri keuangan syariah, pengembangan dan perluasan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. (Agusmardi/Humas UNP)