JURNAL SUMBAR | Padang — Anggota Fraksi Nasdem DPR-RI, Lisda Hendrajoni menyampaikan komplain data kemiskinan kepada Kemensos RI, karena pada saat pandemi Covid-19 banyak masyarakat miskin tidak kebagian BLT dan bantuan pemerintah.
Menurut Lisda Hendrajoni, Jumat (26/6) saat diwawancarai, kritikannya terhadap data kemiskinan dipicu tentang berbagai bantuan dari pemerintah saat Pandemi Covid-19, seharusnya orang miskin mendapat prioritas dari berbagai bantuan pemerintah cq, Kementeran Sosial.
Lisda berharap Menteri Sosial Juliari Batu Bara menambah kuota PKH dan program pengentesan kemiskinan seperti KUBE, dan program lainnya. Termasuk pula penambahan relawan pendamping PKH agar program menjadi maksimal.
Dia menjelaskankan, sorotan data kemiskinan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Meskipun demikian, masalah kemiskinan selalu aktual untuk dibahas. Sebab, meskipun telah berjuang puluhan tahun untuk membebaskan diri dari kemiskinan, kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa melepaskan diri dari belenggu kemiskinan ini.
“Data kemiskinan mesti disempurnakan lagi agar tidak ada lagi orang miskin tidak kebagian BLT dan bantuan dari pemerintah,” ucap Lisda Hendrajoni, Anggota DPR-RI Partai Nasdem asal Sumbar ini.
Lisda mengungkapkan kritik dan saran kepada Mensos RI saat rapat Komisi VIII DPR-RI bersama Mensos RI pada Rabu (24/6) lalu yang mengagendakan rapat tentang pembahasan RAPBN TA 2021 dan evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2019 serta evaluasi pelaksanaan TA 2020..
Pada rapat komisi itu, Lisda mengungkapkan bahwa dirinya juga telah meminta Kemensos RI tentang program BLT disambung hingga Desember dan bantuan sembako tiap bulan untuk masyarakat dimasa new normal ini.
“Kami dari fraksi Nasdem juga menyetujui penambahan anggaran untuk kementerian sosial agar mampu menekan angka kemiskinan akibat dampak dari pandemi Covid 19,” jelasnya. (agusmardi)