Korupsi, Bupati Solok Selatan Nonaktif Muzni Zakaria Divonis Empat Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut

126

JURNAL SUMBAR | Padang – Setelah melalui proses sidang, akhirnya Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat nonaktif, Muzni Zakaria divonis hukuman empat tahun kurungan, denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan.

Selain itu majelis hakim Pengadilan Negeri Padang juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politiknya selama empat tahun.

“Memutuskan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana menerima suap, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Yoserizal dalam putusannya, Rabu (21/10/2020) di PN Padang seperti dilansir kompas.com.        

Vonis hukuman ini lebih ringan dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada sidang sebelumnya menuntut Muzni Zakaria dengan hukuman penjara enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Terbukti korupsi

Muzni dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf b Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Yang memberatkan hukuman, Muzni sebagai kepala daerah tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya.

“Adapun hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu berkelakuan baik dan sopan selama persidangan, memiliki riwayat penyakit jantung dan belum pernah terlibat kasus pidana,” kata Yoserizal.

Menanggapi hal tersebut, Muzni Zakaria mengaku berpikir-pikir dulu terkait vonis yang dijatuhkan kepada kliennya tersebut. “Kami pikir-pikir dahulu,” kata Muzni.

Terjerat kasus proyek masjid dan jembatan

Sebelumnya diberitakan, Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat nonaktif Muzni Zakaria dituntut hukuman 6 tahun penjara atas kasus korupsi proyek pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan, Solok Selatan.

“Menuntut terdakwa dengan hukuman selama enam tahun penjara,” kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Rikhi Benindo Maghaz yang membacakan tuntutan, Rabu (16/9/2020) di Pengadilan Tipikor Padang.

Rikhi yang didampingi rekannya Rio Frandy, dan Januar Dwi Nugroho menilai Muzni terbukti melanggar pasal 12 huruf b Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto (Jo) pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam perkara ini, Muzni diduga menerima uang dengan nilai total Rp3,375 miliar dari pengusaha Muhammad Yamin Kahar terkait paket proyek masjid dan jembatan.
Muhammad Yamin kahar sudah lebih dulu divonis 2,5 tahun penjara. sumber; kompas.com