Bank Nagari Untuk Nagari

Nagari dan Bank Nagari hadir untuk saling menguatkan. Nagari sebagai entitas pemerintahan terdepan punya tugas penting menyangkut kesejahteraan.

Sebagai garda terdepan, Nagari hadir untuk memberikan penguatan bagi masyarakat, karena memang sebagian besar penduduk Indonesia tinggal  dan berdomisili di Nagari. Begitupun Bank Nagari punya misi mengerakkan roda ekonomi nagari, agar terus berputar dinamis, walau dalam kondisi sulit dan tertekan. Lalu, bisakah kehadiran Bank Nagari itu menjadi pahlawan dimasa pandemi Covid-19 ini, mari simak!.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi harapan besar bagi geliat kehidupan masyarakat.  Jika selama ini, Nagari sering jadi sasaran atau objek pembangunan dan kepentingan, maka hari ini Nagari sudah lebih merdeka mengurus dirinya dengan segala potensi yang ada.

Pemerintah Presiden Joko Widodo, memberikan perhatian penuh pada pemerintahan terdepan (baca; Pemerintah Desa/Nagari), dengan perhatian yang optimal bagi ketersediaan  sumberdaya pembangunan yang berlimpah.
Bahkan anggaran Desa dalam bentuk Dana Desa (DD) terus meningkat signifikan.

Kini dengan wajah sumbringah Pemerintah Nagari terus berkembang sesuai dengan potensi masing-masing.
Besarnya anggaran DD plus ditunjang dengan Alokasi Dana Desa (ADD) membuat Pemerintah Nagari memiliki ‘kekuatan’ dan posisi tawar yang makin baik. Bahkan hari ini Nagari menjadi magnet bagi berbagai macam kebijakan yang turun dari atas.

Tetapi paling tidak anggaran yang besar mesti dikelola dengan baik dan akuntabel. Sebagai contoh Kabupaten Pesisir Selatan dengan 182 nagari mendapat porsi DD dan ADD yang cukup besar. Berturut-turut 5 tahun terakhir Kabupaten Pessel secara akumulasi sudah mendapatkan ADD dan DD mendekati angka Rp1 triliun, fantastis bukan?.

Lalu, Bank Nagari hadir sebagai entitas yang mampu menjamin dana tersebut tersalur dengan baik, lancar dan tepat waktu. Kehadiran Bank Nagari sangat membantu para pemangku kepentingan dalam menyalurkan DD dan ADD secara baik dan disiplin.

Keunggulan Bank Nagari, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, adalah jaringan yang luas dan kemudahan dalam mengakses unit layanan yang hampir ada disetiap kecamatan. Tentu, keberadaan unit dan kantor Kas Bank Nagari memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Nagari untuk mengelola keuangannya dengan baik dan lancar.

Hal ini secara berkala dilakukan perubahan kebijakan, terutama penggunaan tunai dan non tunai. Pemerintah Nagari di Pesisir Selatan sebagian sudah memanfaatkan pembayaran non tunai, artinya, penggunaan transaksi tunai makin dibatasi.

Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat melalui Intruksi Presiden terkait pembayaran non tunai ini.

Semula memang ada kegagapan dari Perangkat Nagari dalam pengaplikasian transaksi non tunai ini, karena kebiasaan tunai yang sudah mendarah daging. Namun hal itu menjadi keniscayaan ditengah kemudahan teknologi perbankan yang makin canggih, murah dan mudah.

Jika pola lama masih dipertahankan, betapa repotnya Bendahara atau Kasubag Keuangan Nagari melakukan transaksi baik untuk belanja aparatur ataupun belanja barang/jasa dan modal dengan menggunakan uang tunai. Disamping berisiko tinggi dan rawan penyimpangan.

Dengan berbagai kasus yang terjadi seperti uang nagari dirampok saat Bendahara keluar dari unit atau kantor kas Bank Nagari, berkaca pada pengalaman buruk itu, maka pembayaran non tunai atau transfer rekening lebih nyaman dan aman.

Toh kalaupun ada kecurangan, ataupun sunat menyunat peluangnya makin kecil dan paling tidak penerima uang sudah punya kewenangan atas uang yang diterimanya secara penuh.

Soal kemudian ada ‘kesepakatan’ itu soal lain, namun, tidak ada lagi potong-memotong yang diluar kuasa si penerima misalnya.

Pembayaran by sistem yang dilakukan Bank Nagari tentu menjadi keunggulan tersendiri bagi Pemerintahan Nagari. Plus minus dari kebijakan non tunai pasti ditemukan, namun fakta dilapangan menunjukan ternyata positifnya lebih besar.

Walinagari, Perangkat Nagari dan pihak ketiga mitra nagari merasa lebih dimudahkan dengan proses transaksi yang dilakukan. Kemudahan itu, salah satu bentuk penataan pengelolaan keuangan nagari yang kian modern.

Layanan Bank Nagari pada Masa Covid-19.

Pandemi Covid-19 pukulan berat bagi rakyat, pelaku usaha, perbankan, wartawan, pegawai, karyawan dan pemerintah nagari. ADD dan DD yang diterima pemerintah nagari kemudian menciut.

Berbagai kebijakan seputar ADD dan DD membawa perubahan signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di nagari.
Jika semula anggaran yang ada dipergunakan untuk penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, kemasyarakatan dan sosial budaya, kemudian porsi itu menipis dan DD yang ada diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.

Diawal-awal kita mengenal BLT alias Bantuan Langsung Tunai, lalu mekanismenya seperti apa, apakah tunai langsung diserahkan nagari kepada penerima atau melalui fasilitasi perbankan.

Ada beberapa skema atau metoda yang digunakan, pertama pembanyaran dilakukan melalui vasilitasi perbankan dengan mentranfer melalui rekening penerima.

Kedua dengan fasilitasi perbankan yang diserahkan bersama Pemerintah Nagari dan yang ketiga, perbankan menyerahkan tunai kenagari dan diserahkan ke keluarga penerima manfaat (KPM).

Dari ketiga skema itu memang ada plus minusnya, ketika diserahkan melalui transfer rekening maka tidak semua penerima punya rekening. Lalu, kalau diurus maka ada jeda waktu yang diperlukan, sementara kondisi sudah sangat mendesak dan bahkan ada diantara KPM yang tidak pernah berurusan dengan perbankan selama hidupnya.

Pembayaran yang juga dilakukan petugas perbankan datang kesuatu tempat yang sudah ditentukan, dan membayarkannya secara tunai dengan didampingi oleh Pemerintah Kecamatan dan Nagari serta fasilitasi keamanan oleh TNI/Polri.

Dan yang terakhir BLT diserahkan langsung oleh Pemerintah Nagari yang didampingi oleh Pemerintah Kecamatan, Forkopimca dan dibayarkan disuatu tempat tertentu dan atau diserahkan langsung kerumah KPM.

Artinya, peran penting perbankan dalam hal ini Bank Nagari Sumatera Barat dalam penyaluran BLT sungguh sangat urgen dan penting.

Disatu sisi pemerintah nagari berjibaku menyiapkan data yang falid bersama stokeholder yang ada, dan dari sisi likuiditas Bank Nagari menjamin ketersediaan uang ditingkat bawah.

Bank Nagari setidaknya telah menjadi pahlawan dimasa Pandemi Covid-19 dalam upaya menyediakan failitasi keuangan yang memadai, cepat, tepat, akurat dan memuaskan semua pihak.

Maka tak salah kiranya, Bank Nagari ada untuk Nagari dan bersama-sama membangun negeri.

Penulis adalah kontributor JurnalSumbar.com di Pesisir Selatan.