JURNALSUMBAR| Batusangkar – Berbagai isu strategis saat Diskusi Terbatas antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri RI Suhajar Diantoro disampaikan Bupati Eka Putra, Selasa (22/2) di kantor Kemendagri di Jakarta Pusat.
Ketika diskusi membahas tentang Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan isu strategis lainnya yang turut dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, Bupati Eka Putra berharap Kemendagri memperbaiki sistem perencanaan keuangan dan pembangunan.
Bupati berharap pelaksanaan Dana Alokasi Umum atau DAU yang menjadi salah satu sumber biaya pembangunan bagi daerah dilaksanakan lebih fleksibel mengikuti program prioritas di Pemerintah Daerah. Karena itu tentu hal ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan untuk diperbaiki sistemnya ke depan.
Dikatakan Bupati Eka, anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada daerah tidak cukup, karena juga terbebani anggaran untuk P3K. Anggaran untuk P3K cukup membebani anggaran di daerah, tentunya hal ini diharapkan menjadi tanggungan Pemerintah Pusat, apalagi tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan Pilkada serentak dimana APBD juga mengalokasi dana sebesar 40 persen dari anggaran.
Untuk itu, imbuh Eka, Ditjen Bina Keuangan Daerah diharapkan lebih jeli dalam penyusunan anggaran prioritas.Sebagai salah satu langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya memperkuat dan meningkatkan APBD melalui dinas baru yakni Badan Pendapatan Daerah.
Bupati Eka Putra sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) APKASI Sumatera Barat menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan diskusi itu.
Hadir dalam kegiatan itu, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Bappenas, Menpan RB, Bupati Tanggerang Ahmad Zaki Iskandar, Bupati Mempawah Hj. Erlina, Bupati Trenggalek M. Nur Arifin, Bupati Bandung H.M Dadang Supriatna, Bupati Serang Hj. Ratu Tatu Chasanah, Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni, Bupati Buru Selatan Hj. Safitri Malik Soulisa dan Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya – habede
