Membangun dan Melayani Keadilan Sosial: Maju Tumbuh Menyeluruh, Adil Berkeadilan
Oleh: Fahmi Prayoga, S.E
Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif telah menjadi fokus utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
Sejumlah penelitian telah menyoroti pentingnya kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperhatikan keadilan sosial untuk masyarakat yang lebih luas.
International Monetary Fund menekankan perlunya para pembuat kebijakan untuk memperhatikan golongan miskin dan kelas menengah dalam upaya mengatasi kesenjangan pendapatan (Dabla-Norris et al., 2015).
IMF menyatakan bahwa meningkatkan porsi pendapatan bagi golongan miskin dan memastikan kelas menengah tidak terpinggirkan dapat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, IMF mencatat bahwa kebijakan fiskal dapat memainkan peran kritis dalam mengurangi kesenjangan, dan bahwa redistribusi melalui sistem pajak dan transfer dapat berhubungan positif dengan pertumbuhan bagi sebagian besar negara.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang menyediakan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan merasakan manfaatnya, dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh (World Bank, 2019).
Dengan kata lain, kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan distribusi hasil ekonomi, memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.
Perkembangan kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu 2005-2022 terpantau bahwa angka kemiskinan menurun dari 15,97% pada tahun 2005 menjadi angka satu digit yakni 9,57% di tahun 2022 (Bappenas, 2023).
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga berhasil diturunkan dari 11,24% di tahun 2005 menjadi 5,86% di tahun 2022 (Bappenas, 2023). Tentu saja, hal tersebut menunjukkan perkembangan positif Indonesia dari waktu ke waktu.
Namun, penting untuk diingat bahwa masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam upaya mencapai status negara maju. Indonesia harus terus berupaya keras dalam mengatasi berbagai kendala pembangunan yang ada.
Contohnya, terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas dalam riset dan inovasi, serta peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan produktivitas agar pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut dengan momentum yang kuat.
Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi baik secara individu maupun antarwilayah juga harus terus ditekan agar proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan tidak terhambat atau melambat lebih jauh. (Bappenas, 2023).
Kondisi ketimpangan pembangunan yang masih dihadapi Indonesia menjadi tantangan serius dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara sektor ekonomi yang berdampak pada kesempatan dan akses terhadap sumber daya. Selain itu, disparitas pendapatan yang besar antara kelompok-kelompok masyarakat juga menandakan perlunya perbaikan dalam struktur pembangunan nasional untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat.
Salah satu hal yang harus terus dikawal untuk mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut adalah dengan memastikan bahwa setiap kebijakan pro-pertumbuhan dan juga pro-pemerataan dengan diiringi dengan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahannya pula.
Dimana keberhasilan implementasi kebijakan publik yang pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, merupakan faktor kunci dalam menjamin keberhasilan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif (Kaufmann et al., 2010).
Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel memiliki potensi untuk mengarahkan sumber daya secara lebih efisien dan merata, serta mengurangi risiko korupsi yang dapat memperparah ketidaksetaraan.
Dengan memastikan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang merata dan keadilan ekonomi menjadi sangat penting.
Dalam menghadapi tantangan menuju keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang merata, reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance menjadi kunci utama.
Melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, penerapan prinsip good governance, yang mencakup aspek-aspek seperti partisipasi publik, penegakan hukum yang adil, dan pengelolaan yang bersih dan transparan, akan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan investor, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pembangunan kemajuan antar wilayah yang merata juga memerlukan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa setiap wilayah di Indonesia dapat menikmati manfaat dari pembangunan secara merata.
Dengan mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan, pemerintah dapat memastikan bahwa investasi dan sumber daya dialokasikan secara adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui upaya ini, Indonesia dapat mencapai cita-cita Maju Tumbuh Menyeluruh, Adil Berkeadilan yang tidak hanya memberikan peluang dan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial berlangsung secara merata di seluruh penjuru negeri.
Penulis adalah; Tenaga Ahli, Peneliti, dan Analis Kebijakan Publik SmartID
