Putusan MK Kembali Bikin Geger, Caleg Terpilih Dilarang Mundur Demi Pilkada
Ketua MK, Suhartoyo. (Foto: Dok. MK)
JURNAL SUMBAR | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali bikin geger dengan putusan terbarunya mengenai mekanisme pengunduran diri calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang ingin maju dalam Pilkada.
Dalam putusannya, MK menegaskan, caleg terpilih tidak boleh mengundurkan diri demi mencalonkan diri di Pilkada.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Perkara dengan nomor 176/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh tiga mahasiswa asal Jawa Timur, yaitu Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Wianda Julita Maharani. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan.
Hakim Suhartoyo menyatakan, pengunduran diri caleg terpilih hanya diperbolehkan jika alasannya adalah untuk menjalankan tugas negara yang tidak melalui pemilihan umum.
Putusan ini sekaligus mengubah isi Pasal 426 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, aturan tersebut membolehkan pergantian caleg DPR, DPD, dan DPRD jika mereka mengundurkan diri. Namun, MK menilai ketentuan itu bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga menambahkan syarat baru dalam poin b.
“Sepanjang tidak dimaknai ‘mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum’,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.
Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyoroti fenomena pengunduran diri caleg terpilih sebagai praktik yang tidak sehat dalam demokrasi, terutama jika tujuannya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pilkada. Menurut Arsul Sani, tindakan tersebut berpotensi bersifat transaksional dan dapat mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi pemilihan umum.
“Calon terpilih yang hendak mengundurkan diri demi mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah melanggar hak konstitusional sebagai pemegang kedaulatan rakyat,” tegas Arsul.
Pada Pilkada Serentak 2024, diketahui banyak caleg terpilih yang mundur dari jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Antara lain Airin Rachmi Diany Caleg terpilih Golkar dari Dapil Banten III yang mengundurkan diri untuk menjadi Calon Gubernur Banten, dan Dedi Mulyadi dari Gerindra yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar).
Ada juga Caleg terpilih PKS Ahmad Syaikhu dari Dapil Jabar VII yang menjadi Calon Gubernur Jabar, Rano Karno dari PDIP selaku Caleg terpilih Dapil Banten III yang mundur untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, hingga Rudy Mas’ud dari Golkar yang mencalonkan diri pada Pilgub Kalimantan Timur.sumber; RM.id
