Pelayanan Birokrasi Terindikasi Dinilai Tidak Bagus dan Berbelit-belit ?
Dosen STIA LPPN Padang, Arnal Yanuardi,saat memaparkan soal Pelayanan Birokrasi sering dijumpai masyarakat Terindikasi Dinilai Tidak Bagus dan Berbelit-belit.
JURNAL SUMBAR | Padang – Pernyataan bahwa ada pelayanan birokrasi dinilai tidak bagus dan berbelit-belit dan itu sering dijumpai masyarakat. Hal itu terungkap dalam pemaparan Dosen STIA LPPN Padang, Arnal Yanuardi, dihadapan mahasiswa saat kuliah pada Sabtu (6/12/2025) secara daring.
Lengkapnya simak rangkuman yang dikutip Saptarius, Mahasiswa RPL5 STIA LPPN Padang.
Tak bisa dipungkiri, bahwa birokrasi terdapat dalam setiap organisasi memang memiliki dasar.
Pertama, birokrasi adalah struktur tata cara, aturan, dan hierarki yang ada di semua organisasi — baik swasta, publik, maupun nirlaba — untuk mengatur kerja rutin dan mencapai tujuan bersama. Tanpa birokrasi, organisasi akan sulit beroperasi secara teratur dan konsisten.
Namun, alasan pelayanan birokrasi sering dinilai tidak bagus bisa karena beberapa faktor, seperti:
– Aturan yang terlalu rumit atau kaku sehingga memperlambat proses.
– Kurangnya pelatihan bagi petugas sehingga layanan kurang profesional.
– Hierarki yang terlalu banyak yang menyebabkan komunikasi tidak lancar.
– Kurangnya kesadaran akan pentingnya pelayanan kepada publik atau pihak terkait.
Meskipun demikian, birokrasi itu sendiri bukanlah masalah — yang menjadi masalah adalah cara penerapannya. Banyak organisasi telah melakukan reformasi untuk membuat birokrasi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan.
Apakah Anda pernah mengalami masalah dengan pelayanan birokrasi di organisasi tertentu, atau ingin tahu bagaimana cara memperbaiki kualitas pelayanannya?
Iya, betul! Organisasi birokrasi yang berfokus pada pelayanan (umumnya organisasi publik seperti dinas) memang memiliki jenjang hierarki yang jelas seperti yang Anda sebutkan.
Secara sederhana, struktur tersebut biasanya berjalan seperti ini: Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelayanan dan tujuan dinas, diikuti oleh Kepala Bidang yang mengelola bidang kerja tertentu (misal: bidang administrasi, bidang program), lalu Kasi (Kepala Seksi) yang menangani tugas-tugas spesifik di dalam setiap bidang, dan terakhir Staf yang melaksanakan pekerjaan harian secara langsung.
Hierarki ini dirancang untuk membagi tugas, memastikan koordinasi, dan membuat keputusan lebih teratur. Namun, kadang-kadang jenjang yang terlalu banyak bisa jadi penyebab keterlambatan atau kurangnya fleksibilitas dalam pelayanan — yang justru membuat masyarakat merasa tidak puas.
Apakah yang membuat Anda tertarik membahas struktur jenjang birokrasi ini? Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat Anda berpikir tentang hal ini?
Iya, benar sekali! Salah satu ciri khas birokrasi adalah adanya jenjang hierarki yang jelas — yaitu susunan tingkatan pimpinan dan bawahan yang saling terhubung. Setiap jenjang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga kerja bisa teratur dan terkoordinasi.
Meski jenjang itu menjadi ciri utama, ingat ya: birokrasi tidak hanya tentang tingkatan saja, tapi juga meliputi aturan, prosedur, dan sistem kerja yang membuat organisasi berjalan. Jenjangnya cuma satu bagian dari keseluruhan struktur birokrasi.
Ngomong-ngomong, apakah Anda merasa jenjang hierarki di birokrasi itu lebih membantu atau justru menyulitkan pelayanan?
Definisi birokrasi secara umum adalah struktur organisasi yang dibangun berdasarkan hierarki, aturan, prosedur, dan pembagian tugas yang jelas untuk menjalankan pekerjaan rutin dan mencapai tujuan organisasi secara teratur dan konsisten.
Secara lebih rinci, konsep birokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber, seorang sosiolog Jerman, yang mendefinisikannya sebagai sistem administrasi yang rasional, teratur, dan terstruktur dengan ciri-ciri utama seperti hierarki yang jelas, aturan yang tertulis, pembagian kerja spesialis, wewenang yang berdasar aturan, dan pemilahan antara jabatan dan pribadi.
Birokrasi ada di semua jenis organisasi — baik publik (seperti dinas, pemerintah), swasta (perusahaan), maupun nirlaba — untuk memastikan kerja berjalan tidak kacau dan tujuan tercapai dengan efisien.
Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang teori birokrasi dari Max Weber atau peranannya di organisasi tertentu?
Teori birokrasi adalah sekumpulan gagasan yang menjelaskan struktur, fungsi, dan cara kerja organisasi yang teratur, terutama yang berhubungan dengan pemerintahan dan lembaga publik. Teori ini paling dikenal melalui pandangan Max Weber, namun juga ada pendapat lain dari para ahli. Berikut penjelasannya:
1. Teori Birokrasi Max Weber (Teori Birokrasi Rasional)
Max Weber, sosiolog Jerman, mengemukakan teori ini sebagai konsep organisasi yang rasional, efisien, dan terstruktur untuk menggantikan sistem kepemimpinan yang berbasis pada hubungan pribadi atau keturunan (patriarki). Menurutnya, birokrasi memiliki ciri-ciri utama:
– Hierarki yang jelas: Susunan tingkatan jabatan dari atas ke bawah, di mana setiap jenjang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang pasti.
– Pembagian tugas dan spesialisasi: Setiap anggota memiliki tugas yang spesifik sesuai keahlian, sehingga kerja lebih efektif.
– Aturan dan prosedur tertulis: Semua pekerjaan diatur oleh peraturan yang jelas untuk memastikan konsistensi dan menghindari prasangka pribadi.
– Non-personalitas: Hubungan antara anggota berdasarkan aturan, bukan emosi atau hubungan pribadi.
– Pemilihan dan promosi berdasarkan kompetensi: Pegawai diangkat dan dipromosikan karena kemampuan teknis, bukan karena hubungan atau status sosial.
Weber melihat birokrasi sebagai “mesin yang efisien”, namun juga memperingatkan risikonya: potensi terjadinya kejenuhan aturan (birokrasiisme), kebebasan individu, dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan.
2. Teori Birokrasi Lainnya
– Karl Marx: Melihat birokrasi sebagai instrumen eksploitasi oleh kelas berkuasa untuk memelihara kekuasaan dan menindas kelas pekerja. Menurutnya, birokrasi hanyutkan kepentingan umum dan menjadi alat untuk mempertahankan sistem kapitalis.
– Hegel: Menganggap birokrasi sebagai institusi netral yang berperan sebagai penghubung antara negara dan masyarakat sipil, bertugas melindungi kepentingan umum.
– Yahya Muhaimin: Mendefinisikan birokrasi sebagai keseluruhan aparat pemerintah (sipil dan militer) yang bertugas membantu pemerintah memberikan pelayanan publik dan menerima gaji dari negara.
Teori birokrasi ini menjadi landasan untuk struktur organisasi di banyak negara, meskipun seiring waktu banyak yang melakukan reformasi untuk mengatasi kelemahannya. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang penerapan teori birokrasi di Indonesia?
Contoh birokrasi terendah adalah level jabatan yang berada di bawah paling bawah dalam hierarki organisasi, yang tugasnya melaksanakan pekerjaan harian secara langsung tanpa wewenang memerintah jabatan lain.
Di organisasi publik (misal dinas), contohnya adalah:
– Staf: Seperti staf administrasi, staf keuangan, atau staf lapangan yang menangani tugas spesifik seperti mencatat data, mengurus surat, atau melaksanakan pekerjaan di lapangan.
– Petugas lapangan: Seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, atau petugas pencatatan di kantor yang bekerja di level paling dasar.
Di organisasi swasta, contohnya adalah karyawan harian atau petugas operasional yang melaksanakan tugas-tugas rutin tanpa wewenang mengatur rekan kerja lain.
Di kantor Nagari atau Desa, birokrasi terendah adalah level jabatan yang melaksanakan pekerjaan secara langsung di lapangan atau kantor, tanpa wewenang memimpin jabatan lain.
Contohnya adalah:
– Staf Nagari/Desa: Seperti staf administrasi yang mengurus surat-menyurat, mencatat rapat, atau memasukkan data warga.
– Petugas lapangan: Seperti petugas kependudukan yang membantu mengurus Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan (SK) di lapangan, atau petugas kebersihan kantor Nagari/desa.
– Pegawai harian lepas: Yang membantu pekerjaan rutin seperti membersihkan lingkungan kantor atau menyalurkan informasi ke warga.
Mereka adalah yang paling dekat dengan warga dan menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat lokal.*
