Penduduk Miskin Di Kota Sawahlunto Bertambah (foto.ilustrasi)
JURNAL SUMBAR | Sawahlunto – Sempat sebagai penduduk miskin terendah secara nasional pada 2021-2023. Kini, Penduduk miskin di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, bertambah menjadi 2,72 persen di 2025, dari 2,33 persen di tahun 2024.
“Meski penduduk miskin di kota ini bertambah, namun secara persentase terendah di Sumatra Barat,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sawahlunto, Arieswaty seperti dikutip Jurnalsumbar.Com, dari Harian Singgalang, pada Rabu (1/4/2026) lalu.
Dikatakannya, bertambahnya penduduk miskin dipengaruhi dengan kenaikan harga yang terus menerus. Lalu, dipengaruhi laju inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga. Bagi warga rentan miskin sangat mudah kena dampak perubahan iklim ekonomi. Bahkan, mereka bisa jatuh miskin karena tak punya daya beli.
Disebutkan Kepala Kantor BPS, konsentrasi pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi bukan hanya pada warga miskin tetapi juga yang rentan miskin. Bahkan, warga rentan miskin bisa jadi lebih banyak. Di 2025 ada 1.790 penduduk miskin. Di 2024 ada 1.520 penduduk miskin.
“Apabila warga rentan miskin tidak diperkuat melalui sentuhan program bisa jadi akan menambah orang miskin baru. Inilah yang perlu kita antisipasi,” ujar Arieswaty seperti yang dikutip Harian Singgalang.
Dijelaskannya, BPS mengukur garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan di sisi ekonomi memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Jadi, imbuhnya, penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan, penduduk miskin. BPS menetapkan garis kemiskinan Sawahlunto di 2025 dengan pengeluaran minimum Rp545.725 per kapita per bulan. Terjadi pergeseran garis kemiskinan dari Rp524.196 di 2024.
Lebih jauh dikatakannya, pertumbuhan penduduk miskin di kota ini sangat lambat, bila dibanding dengan kota dan kabupaten di negeri ini. Pertumbuhan penduduk miskin yang cepat terjadi di kabupaten dan kota lain, akhirnya tetap memberi nilai persentase dan jumlah kecil bagi Sawahlunto.
Kesenjangan penduduk miskin kota ini tidak dalam. “Bisa kita lihat di indeks kedalaman kemiskinan 2025 berada di 0,33. Lalu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tidak parah. Ini juga bisa dilihat di Indeks Keparahan Kemiskinan yang berada di 0,12,” tutur Arieswaty.
Ditambahkannya, semakin tinggi Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin.
Menurut Kepala Kantor BPS, bertambah penduduk miskin di kota ini dipengaruhi inflasi. Penduduk yang pendapatan tidak tetap dan tidak pasti tak mampu menjangkau kenaikan harga yang terjadi dengan per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan, akhirnya orang miskin bertambah.
Disebutkannya, penduduk rentan miskin ini yang kemudian menjadi miskin. Mereka semula tidak miskin, tetapi berada pada garis kemiskinan atau penduduk rentan miskin. Ketika situasi ekonomi tak baik-baik saja, seperti laju inflasi tinggi dan tidak terkendali membuat mereka menjadi miskin karena pendapatan tidak bertambah.
“Stabilitas harga, langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga inflasi. Kalau pun pemerintah daerah operasi pasar dan pasar murah, hanya akan bersifat sesaat,” ujar Arieswaty.
Padahal, pada tahun 2019, Kota Sawahlunto, menjadi daerah paling rendah angka kemiskinan di Sumatra Barat (Sumbar). Kepala BPS Sawahlunto, kala itu, Hendro Seprita Deza menyebutkan bahwa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pihaknya, dengan memperoleh angka kemiskinan 2,17 persen itu, jumlah penduduk miskin di Sawahlunto pada 2019 yakni 1.350 jiwa.
“Ada penurunan yang berhasil dicapai dari tahun sebelumnya, yakni di 2018 saat itu jumlah penduduk miskin Sawahlunto mencapai 1.480 jiwa,” kata Hendro, waktu itu.
Menanggapi keberhasilan turunnya angka kemiskinan di Kota Sawahlunto, Walikota Deri Asta ketika itu, mengatakan bersyukur bahwa itu menunjukkan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemko Sawahlunto membuahkan hasil nyata. Walikota Deri Asta mengingatkan bahwa tugas dan kinerja Pemkot dalam mengurangi angka kemiskinan masih ada dan harus ditingkatkan lebih baik lagi.
“Penurunan angka kemiskinan ini merupakan salah satu fokus kami sehingga masuk dalam prioritas yang sudah diterjemahkan dalam RPJMD. Dalam target RPJMD kita itu 2,27 persen, Alhamdulillah ternyata setelah disurvei BPS, penurunan angka kemiskinannya ternyata melebihi target kita karena sudah mencapai 2,17 persen. Bonusnya ternyata dengan pencapaian itu, kita kembali menjadi Kota dengan angka kemiskinan paling rendah di Sumatra Barat,” ujar Walikota Deri Asta kala itu.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada 2024 lalu di kabupaten/kota ini berjumlah 245,94 ribu jiwa.
Adapun kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, persentase penduduk miskin di urutan dua terbesar adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai 13 persen dan Kabupaten Pesisir Selatan 7 persen.
Berikut ini daftar persentase penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 2024 yakni :
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai 13%
2. Kabupaten Pesisir Selatan 7%
3. Kabupaten Solok 7%
4. Kabupaten Pasaman Barat 7%
5. Kabupaten Lima Puluh Kota 6%
6. Kabupaten Agam 6%
7. Kabupaten Pasaman 6%
8. Kabupaten Solok Selatan 6%
9. Kabupaten Padang Pariaman 6%
10.Kabupaten Sawahlunto/sijunjung 5%
11.Kabupaten Dharmasraya 5%
12.Kota Padang Panjang 5%
13.Kota Payakumbuh 5%
14.Kabupaten Tanah Datar 4%
15.Kota Pariaman 4%
16.Kota Bukit Tinggi 4%
17.Kota Padang 4%
18.Kota Solok 3%
19.Kota Sawahlunto 2%