Didampingi Kepala Bappeda, Ketua Tim Penggerak PKK Sijunjung Ny. Nedia Fitri Benny Ikuti Rapat Dekranas se-Indonesia
Ketua Tim Penggerak PKK Sijunjung Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa Ikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranas Se-Indonesia Guna Perkuat Tata Kelola di Daerah
JURNAL SUMBAR| Jakarta – Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sijunjung, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu se-Indonesia bagian barat, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026) lalu.
Dalam kegiatan tersebut Ny. Nedia Fitri Benny turut didampingi Kepala Bappeda Sijunjung, Khamsiardi, S.STP.,M.Si., Sekretaris TP PKK Devi Kurniawati, Sekretaris Dekranasda, Emi Roza, Humas Dokumentasi TP PKK / Penelaah teknis kebijakan DPMN Amile Cantika Buswir.
Ny. Nedia Fitri Benny menyampaikan, bahwa ia menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu se-Indonesia dalam rangka memperkuat kapasitas dan memperkuat tata kelola dalam menjalankan tugas dan fungsi Gerakan PKK, Dekranasda dan Posyandu.
Ia menegaskan bahwa forum tersebut menjadi kesempatan penting bagi daerah untuk menyelaraskan pelaksanaan program dengan arah penguatan kelembagaan di tingkat nasional.
“Kemudian, Rapat tersebut menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan di daerah”ucapnya.
“Kami tentu akan membawa hasil dan arahan dari forum itu untuk mendukung pelaksanaan program Di Sijunjung Ranah Lansek Manih, ” tambahnya.
“Kami akan terus membangun kolaborasi antara Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu bersama pemerintah daerah dan para mitra beserta kader, sehingga setiap program dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan,”tutupnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, membahas pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan di daerah. Dia mengatakan Dekranas, PKK, dan Posyandu hadir untuk mendukung program pemerintah.
“Kelembagaan yang kuat tentunya membutuhkan tata kelola yang jelas, mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi. Seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal,” kata Tri Tito.
“Dekranas, PKK, dan Posyandu punya karakteristik, tugas, serta ruang lingkup berbeda. Meski demikian, menurut dia, ketiga lembaga itu memiliki tujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap pimpinan ketiga lembaga itu di daerah memahami posisi dan program yang harus dijalankan.
Dia mengajak pengurus Dekranas, PKK, dan Posyandu tidak ragu berkoordinasi dengan institusi pemerintah daerah.
“Agar mereka paham bahwa ketiga lembaga ini adalah mitra strategis dari pemerintah yang mana mereka para ketua ini yaitu istri-istri gubernur, istri-istri wali kota, dan juga istri bupati ataupun yang ditunjuk menjadi ketua-ketua dari lembaga ini memahami bagaimana posisi mereka sebetulnya di dalam melaksanakan program-program mereka.ndri
