Sinergi Pempus dan DPR RI, Bupati Sijunjung Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur 

Terlihat saat Bupati Sijunjung menerima kunjungan  pemerintah pusat (Pempus ) dan DPR RI di Ranah Lansek Manih 

JURNAL SUMBAR| Sijunjung – Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Dr. Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si., mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sijunjung melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat (Pempus ) dan DPR RI.

Hal itu disampaikan Benny saat menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, Di Balairung Kantor Bupati Sijunjung, Sabtu (24/10/2026) kemarin.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat hak milik kepada warga transmigrasi Padang Tarok.

Benny mengapresiasi atas dukungan Zigo Rolanda dalam mendorong berbagai program pembangunan di Sijunjung.

Menurutnya, kolaborasi tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari pembangunan irigasi melalui program P3TGAI, infrastruktur jalan dan jembatan kawasan transmigrasi, peningkatan jalan nasional, hingga bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Benny menegaskan, sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Terlebih, kondisi geografis Sijunjung yang wilayahnya tersebar membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bupati berharap dukungan pemerintah pusat dan DPR RI terus berlanjut sehingga berbagai program prioritas dapat direalisasikan secara bertahap.

“Dengan kolaborasi yang kuat, Pemerintah Kabupaten Sijunjung menargetkan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah,” tukasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Sijunjung.

Zigo menyebut penyerahan sertifikat warga transmigrasi Padang Tarok menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Dikatakannya, alokasi anggaran pembangunan kawasan transmigrasi Padang Tarok yang semula direncanakan Rp6 miliar telah didorong menjadi Rp9 miliar untuk mendukung pembangunan fasilitas kawasan.

Ia juga mengungkapkan, pembangunan jalan melalui program IJD pada ruas Aie Amo senilai sekitar Rp29 miliar telah memasuki proses tender dan ditargetkan mulai dikerjakan pada November 2026.

Selain itu, usulan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp60 miliar disebut telah rampung secara administrasi dan masih didorong untuk mendapatkan alokasi anggaran.

Terkait jalan nasional Tanah Badantuang, Zigo menyatakan akan mendorong peninjauan bersama pihak terkait agar pekerjaan tersebut dapat dituntaskan sesuai ketentuan kontrak yang berakhir pada 2027.

Ia juga menilai investasi dan pengembangan energi baru terbarukan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sijunjung di tengah keterbatasan APBD.

Kemudian, perwakilan warga transmigrasi SP 1, Muhamad Manfaat mengucapkan terimakasih kepada anggota DPR RI Zigo Rolanda, Pemprov dan Pemkab Sijunjung atas perhatiannya kepada warga transmigrasi.

“Alhamdulillah, pembangunan jalan penghubung sepanjang 7 kilometer, jembatan permanen sepanjang 35 meter, dan jalan poros sepanjang 3 kilometer sudah diperbaiki sehingga dapat membantu mobilitas serta pengangkutan hasil pertanian,” katanya.

Masyarakat transmigrasi berharap pembangunan tersebut berlanjut pada 2027, meliputi tambahan jalan penghubung sepanjang 2 kilometer, jalan poros sepanjang 4 kilometer, pembangunan dua jembatan pendek, serta penambahan penempatan warga transmigrasi.

Hadir kesempatan itu, Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi, Robi Suherman Ponglabba, ST., MT, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumbar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Rengga Wana Putra, SM, unsur Forkopimda Kabupaten Sijunjung.

Kemudian, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Jaheri, S.Sos, M.Si, staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD , Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Camat dan Wali Nagari serta Kepala Desa se-Kabupaten Sijunjung. dick