Buka Workshop Digitalisasi Industri Pariwisata Indonesia, Wagub Ungkap Kekecewaannya
JURNAL SUMBAR | Padang — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sumbar untuk menyusun Kalender Pariwisata Sumbar sebagai salah satu upaya promosi pariwisata guna memudahkan wisatawan yang hendak ke Sumbar.
Instruksi ini disampaikan saat Nasrul Abit memberi sambutan pada acara Workshop Digitalisasi Industri Pariwisata Indonesia yang diselenggarakan di Pangeran Beach Hotel Padang, Senin (15/5) pagi.
Nasrul Abit lebih lanjut menekankan, dalam penyusunannya, diupayakan agar tidak ada 2 (dua) atau lebih event pariwisata yang diadakan di satu hari yang sama.
“Tolong sepakati semua event di Sumbar jangan diselenggarakan bersamaan. Tolong Pak Kadis, inventarisasi dulu. Kalau memang eventnya berkaitan dengan hari jadi yang tidak bisa digeser tidak apa-apa. Namun kalau yang tidak, bisa kita upayakan,” ujarnya.
Wagub Sayangkan Ketidakpastian Infrastruktur dan Bupati/walikota yang tidak Koordinatif
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Nasrul Abit juga ungkap kekecewaannya atas 3 hal yang berpotensi menghambat pengembangan pariwisata Sumbar, yakni: ketidaksiapan infrastruktur penunjang pariwisata; tidak koordinatifnya Bupati/Wako dengan Pemerintah Provinsi menyangkut pengembangan dan pengelolaan pariwisata Sumbar; dan, paradigma Pemerintah Kab/Kota dalam mengembangkan pariwisata daerah.
Terkait ketidaksiapan infrastruktur, Nasrul Abit menyayangkan ketersediaan infrastruktur penunjang pariwisata Sumbar yang tidak berbanding lurus dengan promosi yang telah dilakukan, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Ini mumpung ada Kabupaten/Kota, saya katakan, kita sangat jorok dalam masalah WC, kamar mandi. Banyak tempat wisata kita tidak ada toiletnya,” katanya.
Nasrul Abit menceritakan dengan geram pengalamannya yang terpaksa buang air kecil di pinggir jalan ditutupi belukar dan pintu mobil dinas operasional disebabkan tidak tersedianya toilet umum di sekitar lokasi wisata.
“Kita ini ngapung. Promosi wisata jadi-jadian, tapi infrastruktur belum siap. Digitalisasi boleh, tapi ingat, semua infrastrukturnya disiapkan. Malu kita, WC saja tidak ada,” pungkasnya.
Nasrul Abit kemudian menyinggung Bupati/Walikota yang enggan melakukan koordinasi menyangkut pengembangan pariwisata dengan Pemerintah Provinsi. Ia mengatakan, hal tersebut tidak sejalan dengan amanat UU 23/2014. “Kan ada Bupati yang tidak perlu Provinsi, tidak apa-apa. Tapi seharusnya dia baca UU 23/2014, koordinasi dengan Gubernur. Naif sekali kalau ada Bupati yang tidak mau koordinasi dengan Gubernur,” sebutnya.
Nasrul Abit lebih lanjut menekankan betapa ia menyayangkan Kepala Daerah yang memandang pengembangan pariwisata daerah merupakan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baginya, cara pandang tersebut salah dan tidak tepat. Menurut Nasrul Abit, pengembangan pariwisata adalah untuk menumbuhkembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui lapangan kerja yang semakin terbuka seiring pembangunan pariwisata.
“Paradigmanya salah kalau berpikir dengan memajukan pariwisata berarti meningkatkan pendapatan Pemda. Salah. Memajukan pariwisata itu untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, untuk membuka lapangan kerja masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Tanamkan itu ke dalam kepala Bapak Ibu,” tegasnya.
