Perlu Sinergi, Gubernur Irwan Prayitno Sayangkan Bupati/Walikota yang Tidak Hadiri Rakor Kepala Daerah

JURNAL SUMBAR | Padang – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyebutkan, bahwa rapat koordinasi (rakor) antara Kabupaten/Kota dengan Pemprov Sumbar sangat penting dilakukan. Apalagi, tema yang diangkat setiap pertemuan rakor untuk kepentingan daerah. Namun, masih ada Bupati/Walikota yang tidak datang dalam rapat koordinasi.

“Padahal rakor ini dilaksanakan minimal dalam setahun itu tiga kali. Tetapi, masih ada kepala daerah yang tidak hadir. Jadi, karena rakor ini untuk kepentingan daerah, perlunya sinergi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Untuk itu diharapkan kehadiran Bupati/Walikota,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi Pemprov dan Kabupaten/Kota se- Sumbar tahun 2017, di Hotel Kriyad Bumiminang, Rabu (22/11).

Dikatakannya, bahwa setiap rapat koordinasi yang dilaksanakan pasti dilakukan absensi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengadakan kegiatan rakor. Sehingga, ketidakhadiran dari Bupati/Walikota saat rakor pasti diketahui. Jika, Bupati/Walikota tidak bisa hadir pasti bisa diwakilkan.

“Nama saja rakor kepala daerah. Iya, kepala daerah mesti hadir. Jika tidak bisa Bupati/Walikota, kan bisa diwakilkan sama Wakil Bupati/Wakil Walikota. Dan, saya apresiasi kepala daerah yang hadir,” katanya.

Tidak hanya mengapresiasi kepala daerah yang hadir. Namun Gubernur juga mengapresiasi kehadiran para Sekertaris Daerah (Sekda) dan Asisten Sekretariat Daerah. Tetapi, hasil dari rakor yang diselenggarakan mesti disampaikan kepada kepala daerahnya.

“Saya apresiasi kehadiran perwakilan Kabupaten/Kota yang diwakili Sekda maupun Asisten. Namun hasil rakor benar-benar sampai kepada kepala daerahnya,” tuturnya.

Lanjut Gubernur, rakor ini sangat penting bagi daerah. Untuk itu, jangan menyepelekan rakor ini. Sebab, dengan ada rakor ini segala persoalan didaerah yang diangkat pembahasan dalam rakor dapat membantu daerah.

“Adanya rakor dapat membantu daerah itu. Sehingga, kita bersama-sama dapat mencarikan solusi jika ada persoalan yang terjadi didaerah. Dan, rakor ini juga penting untuk pembangunan dan masyarakat,” ulasnya.

Ia berharap, dengan adanya rakor yang diadakan setiap tahun ini menjadi perhatian kepala daerah. Tidak hanya terkait pembahasan dalam rakor. Tetapi, juga kehadiran dalam setiap rakor.

“Ke depan, ini harus jadi perhatian,” tukasnya.

Berdasarkan absensi, sebanyak sembilan kepala daerah tidak hadir dan diwakili oleh sekda atau asisten.

Kepala daerah itu masing-masing dari Kabupaten Limapuluh Kota, Agam, Pasaman, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Pariaman, Bukittinggi, dan Sawahlunto.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Iqbal Ramadipayana mengatakan, bahwa rapat koordinasi itu membahas tema strategi pengelolaan dana desa dan potensi desa dalam rangka percepatan pencapaian desa/nagari mandiri, optimalisasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta pembentukan satuan koordinasi penyuluhan perikanan di Sumbar.

Sementara itu pula, Pengamat Politik Universitas Andalas Padang, Dr. Asrinaldi menyatakan, Pemerintah Provinsi merupakan perpanjang tangan Pemerintah Pusat di daerah. Sehingga, setiap kegiatan. Apalagi, rapat koordinasi merupakan urusan pusat. Untuk itu, ketidak hadiran kepala daerah yakni, Bupati/Walikota sangat disayangkan.

“Untuk itu, Gubernur dapat menegur kepala daerah yang tidak hadir saat rakor ini. Dengan cara memanggil yang bersangkutan. Dan, tanya kenapa tidak hadir saat rakor ini sebab pembahasan dalam rakor sangat penting untuk daerah,” katanya. rilis