Ketua BK DPRD Sijunjung: Legislatif dan Eksekutif Jangan Alergi Dikritik

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) Kabupaten Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat, meminta pada anggota legislatif dan eksekutif jangan alergi terhadap kritikan masyarakat maupun kritikan di media sosial (Medsos).

Apalagi dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Legislatif maupun eksekutif harus siap menerima kritikan dari masyarakat maupun yang ada Medsos.

“Sebab, jika para elite tersebut tidak mau dikritik maka khawatir akan terjadi delegitimasi pada kekuasaan,” kata Daswanto Ketua BK DPRD Sijunjung menyikapi jelang Pemilu 2019 kepada awak media, Kamis (3/5/2018).

Menurut Legislator yang sudah tiga periode menjadi wakil rakyat di DPRD Sijunjung itu, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik pemerintahan maupun wakil mereka di DPRD.

“Apalagi, bila kritikan dan masukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pemimipin itu harus mau dkritik, jangan sampai seperi rezim orde baru yang tidak mau mendapatkan kritikan. Padahal, segala masukan dari masyarakat biasanya untuk menuju pembangunan di daerah,” tegas Daswanto yang berencana maju ke DPRD Propinsi Sumbar pada Pileg 2019 itu.

Selain itu, kata Daswanto, adanya kritikan dari masyarakat kepada para elite, tujuannya yaitu agar para pemangku kebijakan itu menjalankan kekuasaannya ke pemakaian kebijakan yang sesuai dengan tuntutan yang adil dalam mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Segala kebijakan kekuasaan itu mutlak harus dikomunikasikan. Mengingat, tidak elok juga, kalau di tingkat elite itu anti kritik,” ucap Daswanto.

Tak bisa dipungkiri, sementara banyaknya kritikan kepada eksekutif maupun legislatif khususnya menjelang Pimilu diberbagai daerah di Tanah Air, menurut Daswanto, setidaknya pembangun demokrasi di masyarakat akan tumbuh.

Daswanto mengatakan, bahwa attack campaign politik memang dibutuhkan dalam kontestasi baik di Pilkada maupun di Pemilu. Meski demikian, diperlukan kedewasaan dari masyarakat dalam mencari informasi politik. “Kritikan itu tidak boleh membabi buta. Jelas kalau mau mengkritik itu harus didukung dengan data,” ungkap Daswanto yang dikenal kritis itu kepada awak media.

Ditambahkan Daswanto, semakin berkembangnya media sosial saat ini, upaya partisipasi masyarakat untuk mengkritisi pejabat publik memang lebih mengemuka dan terbangun. Selain itu, media sosial pun kini dianggap menjadi ruang publik kedua oleh masyarakat.

“Ingat, kita jangan alergi dengan kritikan masyarakat baik melalui media sosial maupun yang lainnya. Apalagi media sosial itu sangat penting untuk membangunan publik opini. Termasuk media sosial ini bisa mengemukakan gagasan, ide dari masyarakat. Nah, tapi ingat, yang terpenting masukan dan kritikan itu tidak kebablasan di luar aturan,” tandas Daswanto mengingatkan. Saptarius