JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Ratusan guru honorer dan penjaga sekolah kategori dua (K2) se-Kabupaten Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat, Kamis (20/9/2018) berdemo, dan menggeruduk ke gedung DPRD Sijunjung di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kandang Baru Sijunjung.
Aksi demo dapat pengawalan ketat dari pihak keamana dan Satpol PP itu, terkait peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36 dan 37 tahun 2018, tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018, yang menjadi polemik di berbagai daerah termasuk di Sijunjung.
Ratusan guru honorer dan penjaga sekolah itu menggeruduk ke gedung DPRD Sijunjung menyampaikan keluhan mereka ke wakil rakyat. Dengan membawa spanduk dan foster berbagai ukuran mereka berorasi dan menyapaikan harapan mereka supaya diangkat jadi CPNS.
Demo yang dilakukan para guru honorer itu bersentuhan langsung dengan PermenPAN-RB 36/2018. Mereka dipimpin Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-I) Sijunjung, Mayono, SPdi dan Sekretaris FHK2-I, Romi Yanto, SPd.
Di gedung DPRD Sijunjung itu, para guru honorer yang tergabung dalam FHK2-I itu melakukan audiensi dengan wakil rakyat. Mereka diterima Ketua DPRD Sijunjung, Yusdarti, Wakil Ketua DPRD Walbardi dan sejumlah anggota Pimpinan DPRD lainnya bahkan Plt BKD EDM Sijunjung, Musprianti juga hadir.
Menurut guru honorer yang tergabung dalam organisasi FHK2-I, pada umumnya usia mereka di atas 35 tahun bahkan sudah belasan tahun mereka mengabdi cukup lama.
Ironis lagi, dihadapan para wakil rakyat saat beraudensi ada diantara mereka yang tak bisa mengikuti test CPNS dan minta nasib mereka diperjuangkan. Apalagi mereka sudah berbelasan tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat jadi CPNS. Bahkan mereka juga mengeluhkan ada diantara guru itu dua bulan ngajar sudah diangkat.
“Saya juga sudah menyampai ke Jakarta dan kita juga sudah koordinasi dengan DPRD se Indonesia untuk menuntut, pegawai kontrak, honorer dan bukan hanya K2. Tanggal 25 September 2018 akan ada rapat DPRD se Indonesia memperjuangkan nasib ibu-ibu. Kami juga akan mengadu ke pusat melalui asosiasi,” ucap Ketua DPRD Yusdarti dan itu sudah disampaikan ke Tim Jokowi.
Malah Yusdarti di hadapan ratusan guru itu, menyebutkan anggota DPRD acapkali di jual nama mereka. “Kami juga sering dijual nama kami harus minta rekomendasi. Itu urusan dinas bukan kami,” kata Yusdarti menjawab.
“Kami adalah perwakilan masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat, tak hanya guru, tapi semua. Tapi hendaknya bukan hanya sebatas aspirasi tapi hendaknya terwujud,” ucap Wakil Ketua DPRD Sijunjung, Walbardi.
Bahkan anggota DPRD Sijunjung, Afrison Saleh, mengaku ia pernah 10 tahun honorer. “Karena saya tak sanggup saya berhenti. Apa yang ibu-ibu dan bapak rasakan juga pernah saya rasakan. Kami siap menyampaikan aspirasi hingga ke pusat dan bukan ritorika,” ucap Afrison Saleh.
“Ini perlu diperhatikan pemimpin Sijunjung, BKD harus jemput bola, bukan hanya berlagu Sijunjung jaya dan maju saja, tapi kerja dan kerja. Soal ada guru diangkat tiga bulan ini sama saja penyinpangan,” kata Bakri dari fraksi Demokrat.
Adapun misi dari demo itu adalah menolak rekrutmen CPNS 2018, minta pemerintah batalkan PermenPAN-RB 36/2018. Selain itu mereka mendesak diterbitkannya Perpu untuk peningkatan status honorer menjadi CPNS.
Kepala Dinas Pendidikan Sijunjung, Ramler, SH, MM, pun tak menapik keluhan para guru honorer yang berharap diangkat jadi CPNS itu. “Saat ini tercatat ada 370 guru honorer K2. Tapi yang bisa ikut seleksi CPNS hanya 22 orang yang memenuhi syarat berdasarkan umur. Untuk umur 18-35 tahun dan itu sudah ketentuan dari pusat,” kata Ramler pada Jurnal Sumbar.Com Kamis (20/9/2018).
Padahal kata Ramler, saat ini Kabupaten Sijunjung membutuhkan sebanyak 619 guru sekolah dasar (SD) berbagai matapelajaran dan juga butuh sebanyak 205 guru sekolah menengah pertama (SMP). “Itu posisi 1 Agustus 2018, dan kita sangat banyak membutuhkan guru,” terang Ramler. Saptarius
