JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Tak hanya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak digelar, tapi Pemilihan Walinagari (Pilwana) serentak tahun 2019 juga bakal dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Nagari (DPMN) Sijunjung, Drs Haji Syukri Syofyan, MM pada Rakor Evaluasi Penyelenggaraan Pemda di Gedung Pancasila Muaro, pada Kamis (27/12/2018) dihadapan Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, Sekdakab Zefnihan, para pimpinan OPD, camat Sijunjung, Khalfian dan camat lainnya serta dihadapan para walinagari se-Kabupaten Sijunjung.
Disebut Syukuri, di tahun 2019, Pemkab Sijunjung akan menggelar Pilwana serentak dilaksanakan di 40 nagari yang ada di daerah tersebut.
“Ada 40 nagari yang akan melaksanakan Pilwana serentak di tahun 2019. Seperti di Kecamatan Sumpur Kudus ada 10 nagari, Tanjung Gadang 8 nagari, Lubuktarok ada 3 nagari, Sijunjung 8 nagari, Koto VII 4 nagari, IV Nagari 2 nagari, Kamangbaru
4 nagari dan Kecamatan Kupitan ada 1 nagari yang meleksaksanakan Pilwana,” jelas Syukuri.
Terkait nagari, kata Syukri, itu semua telah ditetapkannya Perbupnya sesuai Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari perlu ditindaklanjuti oleh Nagari melalui Peraturan Nagari tentang SOTK Nagari DI Tahun 2018.
“Nah, pada tahun 2019 Walinagari telah dapat melakukan penetapan melalui Keputusan Walinagari dalam melaksanakan pengisian pada Perangkat Nagari sesuai dengan Jabatan yang ada Pada SOTK Nagari yang baru,” jelas mantan camat teladan itu.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Walinagari wajib menyampaikan laporan, adapun Laporan tersebut adalah LPPN Akhir Tahun Anggaran dan LKPPN setiap Akhir Tahun Anggaran, yang mana berdasarkan evaluasi tahun tahun sebelumnya masih sangat banyak Walinagari yang tidak menyampaikan laporan dimaksud sesuai dengan ketentuan bahkan ada yang belum menyampakannya hingga 2 tahun anggaran berjalan, hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Diharapkan untuk tahun ini sudah tidak ada keterlambatan lagi,” tegas Syukri memaparkan program nagari di DPMN itu.
Ditambahkan Syukri, tahun 2019 terdapat 40 nagari yang akan melaksanakan Pemilihan Wali Nagari serentak. Nagari yang akan melaksanakan Pemilihan Walinagari serentak agar mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
Terkait dengan Pilwana serentak, yang akan digelar pada tahun 2019, Syukri meminta kepada OPD terkait, para Camat dan Wali Nagari betul-betul dapat mempedomani aturan yang ada.
“Kita berharap, proses demokrasi di nagari ini akan menghasilkan pimpinan yang aspiratif dan berkualitas di Nagari. Jabatan sebagai Walinagari, hari ini sudah semakin strategis, hal ini terjadi karena adanya regulasi yang memperkuat posisi Nagari serta Guliran Dana yang besar, yang mana untuk Tahun Anggaran 2019 ini Alokasi dan Nagari sebesar Rp. 57.496.097.300,- dan untuk Dana Desa sebesar RP.58.787.649.000,” paparnya.
“Besar harapan kami kiranya aparatur pemerintahan nagari dapat saling berkoordinasi, meningkatkan kinerja dan profesionalisme kerja dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki secara optimal sehingga untuk tahun 2019 ini kita dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan lebih baik lagi,” harap syukri dihadapan bupati dan sekda itu.
Diingatkan Syukri, kepada seluruh nagari guliran dana yang sangat besar ini, tidak untuk membuat Nagari lengah. “Melalui dana yang digulirkan tersebut diharapkan nagari tidak bersifat konsumtif dengan kata lain selain untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Pergunakanlah sebagai upaya peningkatan pendapatan nagari melalui pembentukan Badan Usaha Milik Nagari sehingga apabila tidak ada guliran dana dari pemerintah pusat, nagari sudah dapat mandiri dalam melaksanakan pemerintahannya. Manfaatkanlah anggaran yang ada pada saat ini dengan perencanaan sebaik-baiknya,” papar Kadis DPMN Sijunjung tersebut.
Kegiatan yang dipandu Asisten 1 Pemkab Sijunjung, Irwandi tersebut, sejumlah pimpinan OPD juga melaporkan kegiatan. Seperti Asisten 3, Adlis, Kepala Bapppeda Febrizal Ansori, dan Kepala Kesbangpol Sijunjung, Bobby Roes Pandi juga memaparkan kegiatannya. saptarius
