Ketahuan Wajah Belang Media

HLP

Dengan mencermati pemberitaan media mainstream edisi Senin (3/12/2018) sudah ketahuan “wajah belang” media cetak di Indonesia, bukan? Sebagai pembaca, saya yakin Anda akan meninjau ulang dan akan mengambil sikap; mau tetap lanjut atau berhenti berlangganan.

Saya mencermati, pasca peristiwa besar Reuni Mujahid 212, Minggu (2/12/2018) yang memadati kawasan Monas dan sekitarnya, media sibuk mempersolkan jumlah yang hadir. Ada yang membantah jumlahnya jutaan, ada yang mengklaim yang hadir cuma tak lebih 50 ribu, atau hanya puluhan ribu orang saja. Ada juga yang memberitakan jumlahnya hanya ratusan ribu orang. Sehingga substansi persoalan, menjadi tak menarik dan tidak penting bagi mereka.

Bagi saya , pemberitaan soal jumlah dan angka angka itu hanya semakin membuka siapa dirinya. Mengecilkan dan seolah-olah ummat tak punya logika. Malah dari satu soal itu saja, sudah ketahuan hoaks (bohong) informasinya. Celakanya, ada media yang tak berani menampilkan foto-foto keramaian yang spektakuler itu. Padahal, dari foto itu, tanpa menyebut angka-angka jumlah, pembaca silakan menyimpulkan sendiri. Kalau media yang menyimpulkan, betapa bodohnya. Padahal, pembaca yang cerdas bisa perkirakan. Kalau ragu, ada teknologi terkini yang bisa menghitung (perkiraan).

idul adha

Celakanya, ada orang media yang berkesimpulan, bahwa medianya tidak untuk memuaskan ummat yang hadir. Olala. Kalau jumlah tiras medianya cuma 400.000 eks, sementara yang hadir lebih, apa itu kesimpulan yang benar? Boleh saja berdalih hal demikian. Tetapi, berapa puluh juta pembaca dan pemirsa yang haknya mendapatkan informasi diabaikan? Apalagi peristiwanya terjadi di ruang publik dan disaksikan banyak orang. Apakah Ini pertanda mata(hati) wartawan dan pengelola media sudah dibutakan oleh suatu kepentingan?

Menurut saya, keberadaan media adalah untuk kepentingan kebenaran dan kepentingan pembaca. Hanya dua itu. Jika pembaca tak terpuaskan, iya, karena begitu beragamnya kepentingan dan latar belakang pembaca. Tapi, prinsip media adalah memuaskan sebagian besar pembaca. Apalagi, peristiwanya di depan mata. Apa pihak media tak punya mata? Atau anggap itu tak ada apa-apanya. Tak menarik, dan tak penting? Kalau begitu kesimpulannya, keliru sekali. Koran dibuat tentu bukan untuk memuaskan pemiliknya atau redaksi pengelolanya. Ukuran penting dan tak menarik, tentu, bukan selera redaksinya.

Saya membaca catatan sahabat saya –wartawan di koran terkemuka, bahwa itu terpulang kepada kebijakan redaksi. Dimuat atau tak dimuat, mau berita utama di halaman muka atau tidak, mau pasang foto yang spektakuler atau tidak, menurut dia itu haknya kebijakan redaksi. Simpulkan sendiri, kalau redaksinya didominasi non-muslim, apa menarik dan apa pentingnya peristiwa Reuni Mujahid 212.

Bahkan, di media yang nyata-nyata dikenal sebagai bacaan umat muslim, beritanya juga seolah tak ada greget. Kalau berdalih itu kebijakan redaksi, akan bertolak belakang, karena pemiliknya adalah ketua tim kampanye salah satu pasangan calon presiden. Jadi, demi membela sebuah kepentingan, kepentingan banyak pembaca diabaikan, terlepas dia mendukung atau tidak mendukung. Terlalu naïf mengabaikan fakta di depan mata dan tidak sadar bahwa informasi itu milik publik.

Apakah kondisi ini terjadi karena ada media yang berkesimpulan; lebih dari 50 persen yang hadir dalam acara Reuni Mujahid 212 adalah pendukung salah satu pasang presiden. Dengan gampang kita menyimpulkan, kalau begitu, berarti media mereka adalah pro calon presiden yang lain. Ah, media partisan rupanya. Tak lagi punya independensi. Sudah menjadikan media semacam alat, digunakan untuk kepentingan politis. Kalau itu sebuah pilihan, ya, silakan. Pembaca/pemirsa tentu tak punya kekuatan apa-apa untuk menyuarakan apa yang menurut mereka pantas dan patut diberitakan. Kekuatan pembaca/pemirsa hanya pada keputusan; selamat tinggal media. Tunggulah senjakala media yang Anda takutkan, akan cepat datang dari prediksi Anda sebelumnya.

Epi

Tanpa saya paparkan, pembaca sudah tahu benar ke mana arah suatu media. Dia mendukung siapa dan untuk kepentingan siapa. Makanya saya setuju dengan kawan saya Hersubeno Arief (kami semasa mahasiswa sama-sama aktivis pers kampus, saya di Padang dia di Lampung), bahwa media kita, pers Indonesia saat ini sedang melakukan bunuh diri massal. Ada juga teman wartawan lain yang menulis bahwa wartawan kita sekarang banyak yang “masuk angin”.

Di balik fakta yang sudah semakin jelas wajah belang media massa, saya hendak menegaskan, masih ada media yang murni melayani pembaca atau pemirsanya. Masih melaporkan fakta yang ada dan terjadi di depan matanya. Menarik dan tidak menarik biarlah hak pembaca yang menyimpulkan. Terasa aneh juga kalau sidang (kebijakan) redaksi yang menyimpulkan itu tak penting dan tak menarik. Standar jurnalistiknya sudah sangat subyektif dan terbawa emosional, serta ada unsur kepentingan yang harus dia bela.

Jika sudah ada media yang terang-terangan mendukung pasangan presiden, apa boleh buat. Dan bisa dipastikan, pemberitaan terhadap pasangan presiden lain bakal minim. Kalau pun ada, pasti hal-hal yang merugikan diberitakan. Bisa jadi dibumbui hoaks. Namun demikian, pembaca tentu sudah semakin cerdas. Tahu mana berita yang sesuai data dan fakta. Tahu mana berita yang bohong dan dipelintir. Tahu mana berita yang sarat kepentingan. Kita pun bisa menilai, mana narasumber yang cerdas, mana yang abal-abal dari omongannya.

Cara mengetahuinya gampang saja. Saya berikan contoh. Katakanlah ada berita di suatu medua bahwa yang hadir acara Reuni Mujahid 212 dibayar Rp2 juta per orang. Ini kata intelijen mereka. Sekarang kita analisis; mana ada data dan informasi yang diperoleh intelijen dipaparkan ke publik? Dan data itu adalah kategori rahasia atau dikecualikan menurut Undang Undang nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lalu, berkesimpulan Rp2 juta itu, sumbernya siapa? Berapa orang sumbernya? Sudahkah dilakukan konfirmasi ke pihak yang berkompeten? Kalau ada yang mengaku diberi Rp2 juta tentu tahu, siapa yang memberinya uang. Nanti Tanya ke pemberi uang, berapa orang yang diberi Rp2 juta. Dan banyak pertanyaan lain. Nah, ini kan tak ada informasi yang berimbang, tak ada informasi yang cover all side. Ini berita air liur. Abal-abal…Jadi wartawan harus kritis dan cerdas, serta independen. Kalau ada maunya dan punya setting media, janganlah lihatkan benar kebodohan itu.

Kalau pun benar kesimpulannya bahwa benar ada setiap orang mendapat bantuan uang Rp2 juta, lantas persoalannya apa? Kalau uang pribadi dan yang memberinya ikhlas, dan bukan uang hasil korupsi, bukan uang negara yang dihambur-hamburkan, apa itu salah?

Jika belang media sudah ketahuan, kini saatnya jurnalisme warga bangkit. Mungkin kelak media arus utama atau media mainstream tak dibutuhkan, karena melalui ponsel setiap warga sudah bisa melaporkan dan menyebarkan informasi publik melalui media sosial. Tinggal lagi, bagaimana membekali warga dengan pengetahuan dan keterampilan jurnalistik. Dengan beberapa jam pelatihan, Anda saya jamin bisa jadi jurnalisme warga.

Padang, 4/12/2018, pukul 11.34 WIB

Penulis adalah Wartawan Utama, Penulis Buku-buku Jurnalistik, salah satunya Kritik Presiden dan Jurnalisme Hoax (2018)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.