JURNAL SUMBAR | Dharmasraya – Kekeringan akibat kemarau panjang tahun 2019 benar benar membuat Bupati Sutan Riska sulit tidur. Pasalnya, rakyat Kabupaten Dharmasraya menanggung risiko cukup berat akibat bencana kekeringan. Selain terpapar kabut asap dan ancaman kebakaran, rakyat di beberapa kecamatan malah mengalami kekurangan air bersih untuk konsumsi dan MCK.
“Saya minta Kepala Dinas PUPR agar dapat mengantisipasi kekeringan dan kemarau panjang agar rakyat kita tidak menanggung beban akibat bencana itu,” kata Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam amanatnya yang disampaikan langsung di hadapan sekitar 500 pejabat Pemkab Dharmasraya, saat dilakukan sosialisasi Permendagri 33/2019 di auditorium kantor bupati, Senin (30/9/2019).
Lebih jauh bupati termuda di Indonesia itu menjelaskan, di tahun 2020 Dinas PUPR sudah harus melaksanakan pemetaan, dimana titik titik wilayah yang mengalami kekeringan. Dengan demikian, penanggulangannya bisa lebih efisien. “Coba dipetakan dulu mana wilayah wilayah yang terkena dampak kekeringan. Nanti kita tetapkan bagaimana antisipasinya, buat sumur, pompa atau mungkin dalam bentuk lain,” papar bapak dua putra ini.
Masih seputar antisipasi kekeringan, Bupati raja muda itu minta agar juga mencakup kebutuhan air untuk pertaniam. Hal ini dimaksudkan agar petani dapat bercocok tanam dengan baik dan tidak mengalami kekurangan air. “Pak Sekda agar anggarannya disediakan dalam APBD 2020,” kata Bupati.
Pemkab Dharmasraya hari ini mencanangkan dimulainya penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) H. Adlisman, S.Sos., M.Si yang juga Sekda setempat mematok waktu penyelesaian anggaran pekan depan. “Kita targetkan pekan depan sudah harus tuntas dan sesegera mungkin bisa kita rancang dan kita susun draf APBD 2020.” tegas Adlisman.
Sebagai pedoman penyusunan RKA bagi organisasi perangkat daerah (OPD), Sekda membagi angka pendapatan daerah untuk belanja tiap OPD. Namun katanya, angka tersebut masih bisa belum bulat. Jika ada perubahan lingkungan strategis, maka angka bisa saja berubah sesuai dengan prioritas daerah menurut perkembangan lingkungan strategis yang terus bergulir. “Tapi itu sudah bisa kita pedomani untuk menyusun RKA,” kata sosok low profil itu.humas
editor;saptarius