Pemprov Sumbar Respon Usulan Delegasi Dharmasraya Dalam Kerjasama Pamalayu

122

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Langkah cepat Bupati Sutan Riska dan Wabup H. Amrizal Dt. Rajo Medan dalam mengelola momentum patut diacungi jempol. Duet raja dan ninik mamak itu menaikkan proposal kerjasama dengan sejumlah kabupaten dan kota seiliran sungai Batanghari. Ada delapan kabupaten dan kota seiliran Batanghari, antara lain Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi di Provinsi Jambi.

Asisten Pemerintahan Yusuf, SH mengungkapkan, sesuai petunjuk Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kabupaten Dharmasraya pada intinya mengankat isi lingkungan dan pariwisata. Isu lingkungan difokuskan dengan kerusakan lingkungan di DAS Batanghari, yang sudah sangat parah akibat penambangan liar. Kemudian isu pariwisata, dimana di sepaniang iliran Batanghari dapat memanfaatkan momentum Pamalayu untuk dijadikan kalender wisata bersama.

“Hari ini kita diundang Pemprov Sumbar untuk membahas proposal kerjasama yang dilayangkan oleh Pak Bupati Sutan Riska. Nanti rapatnya di Padang bersama Biro Pemerintahan dan Kerjasama Rantau,” kata Yusuf. Dan delegasi Kabupaten Dharmasraya akan dipimpin Yusuf, SH dengan anggota Kabag Tapem, Kabag Pembangunan dan Bappeda.

Hasil rapat ini diharapkan melahirian kesepakatan untuk menyusn agenda guna berkonsultasi dengan Pemprov Jambi. Setelah dbahas secara matang, Yusuf berharap, akan ada aksi nyata berupa penandatanganan agenda pembangunan untuk dilaksanakan di daerah masing masing. Pemprov akan memantau dan memberikan jalan keluar manakala dalam aksi ini ada yang belum sinkron.

Namun yang paling diinginkan Dharmasraya adalah, kasus kerusakan lingkngan di DAS Batanghai untuk digarap bersama. Bila perlu ada pernyataan sikap agar Presiden Jokowi turun tangan membenahi Batanghari. “Mudah mudahan Pak Jokowi masih ingat dengan Dharmasraya, lalu berkenan pula menerbitkan Kepres atau Peraturan Pemerintah untuk me.ulihkan kerusakan lingkungan di DAS Batanghari,” tandas Yusuf. humas
editor;saptarius