Polemik Dana UKW Tanah Datar, Wartawan Maunya Dijadikan Bimtek

40

JURNAL SUMBAR | Batusangkar –  Tidak adanya  kesepakatan yang jelas, akhirnya Dana Bimtek Kompetensi Wartawan yang disediakan  Pemerintah Daerah Tanah Datar bakal dimanfaatkan untuk  meningkatkan kopetensi wartawan bahkan  menimbul ‘ Komplik ‘ tidak ada akhir.

Soalnya, dana yang direncanakan Bagian Humas Pemda Tanah Datar itu, sebelum dianggarkan tidak ada  ‘ Baiyo batino, ‘ bersama para jurnalis yang berdomisili dan bertugas di Tanah Datar.

Musyawarah hanya dilakukan setelah anggaran tersebut ketuk palu dan telah tertuang dalam pagu anggaran pemerintah Tanah Datar. Rencananya, UKW (Uji Kompetensi Wartawan )  akan diimplementasi akhir tahun 2019 bersama pihak ketiga di Padang.

Sehubungan rencana tersebut, dan berdasarkan pertemuan dengan para wartawan, sekitar 90 Parsen wartawan menolak UKW dan ingin melaksanakan Bimtek . Dalam pertemuan itu pula, Bagian Humas dan Protokoler bersikeras, anggaran itu  hanya untuk UKW. Sedangkan para rekan wartawan tetap mengusulkan Bimtek (Bimbingan teknis), karena masih dalam koridor yang bisa ditolerir.

Penolakan pelaksanaan UKW oleh wartawan, karena   UKW tanggung jawab perusahaan tempat dimana seorang insan pers bekerja, dan bukan tanggungjawab Pemda.

Kalau UKW diikuti orang tidak tepat, dikhawatirkan akan menimbulkan polemik yang tidak berujung  antara para wartawan  berdomisili di  Luhak Nan Tuo. Kita berterima kasih kepada pemda Tanah Datar, sebut salah seorang wartawan, karena begitu perhatian terhadap wartawan Tanah Datar.

Tetapi kita tidak bisa memutuskan. Andaikan pemda ingin meningkatkan kopetensi insan media tidak harus dengan UKW. Untuk meningkatkan kopetensi atau wawasan bisa dilaksanakan melalui bimtek kepenulisan, bimtek peran media masa untuk memantapkan perkembangan teknologi, dan aktivitas lain.

Polemik itu pun sampai ke bupati Irdinansyah Tarmizi yang sedang sakit di Singapura. Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi saat dihubungi salah seorang rekan pers, Selasa (5/11/19) melalui Whatsaap menyebutkan, Munculnya anggaran Bimtek peningkatan kopetensi adalah  kesepakatan ketika pelantikan PWI Tanah Datar dihadiri PWI Sumbar.

Bupati menuliskan di whatsaapnya sekaligus menyarankan, agar rekan rekan wartawan harus satu persepsi terlebih dahulu, kalau telah sepakat dan diizinkan oleh peraturan, secara prinsip bupati setuju dialihkan pada kegiatan bimtek  peningkatan kopetensi yang lain.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mengaku jika anggaran yang ada itu tidak harus dalam bentuk UKW. Bimtek peningkatan kopetensi yang dilakukan dapat berupa kegiatan lain, misal, bimtek, namun tidak melenceng dari anggaran yang ada. ” Silahkan dialihkan dalam bentuk Bimtek lain, tetapi jangan diubah judulnya, ” Anton Yondra menyarankan.

Selanjutnya, Kadis Baperlitbang Tanah Datar Alfian Jamrah, M. Si menekankan, anggaran tersebut tidak boleh diubah judul, tetapi isinya boleh diubah ” Silahkan ubah “, Alfian Jamrah menyebutkan.

Dalam keterangan terpisah Kabag humas Drs Yusrizal, Kamis (7/11/19) ketika dikonfirmasi sekitar terjadi polemik tentang penggunaan dana untuk UKW atau Bimtek tidak ada masalah. ” Semula rencana untuk UKW, tetapi kalau ada penggunaan lain, saya tidak bisa memutuskan yang punya anggaran itu Bupati Tanah Datar. Untuk mengalihkannya , maka harus ada izin   tertulis dari bapak Bupati Irdinansyah ,” ucap Yusrizal.

Yusrizal menambahkan, kita sudah mengirm surat kepada bapak bupati, setelah ada ketentuan  bapak bupati kemana diarahkan, maka akan kita taja rencana lain. Mau kemana dana terbatas ini kita bawa bersama, jelas Kabag humas Yusrizal. habede